Produk

1]. OBAT


NoJns PeraturanNomorTahunTentang
1PERATURAN KBPOM HK.00.05.3.18182005PEDOMAN UJI BIOEKIVALENSI
2PERATURAN KBPOM HK. 03.1.23.06.10.51662010PENCANTUMAN INFORMASI ASAL BAHAN TERTENTU, KANDUNGAN ALKOHOL, DAN BATAS KEDALUWARSA PADA PENANDAAN/LABEL OBAT, OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN MAKANAN, DAN PANGAN
3PERATURAN KBPOM HK.03.1.23.10.11.084812011KRITERIA DAN TATA LAKSANA REGISTRASI OBAT
4PERATURAN KBPOM HK.03.1.23.12.11.106902011PENERAPAN FARMAKOVIGILANS BAGI INDUSTRI FARMASI
5PERATURAN KBPOM HK.03.1.23.12.11.10217 2011OBAT WAJIB UJI EKIVALENSI
6KEPUTUSAN KBPOM HK. 00.05.34.03.747 2001PERSYARATAN TAMBAHAN IZIN USAHA INDUSTRI FARMASI
7KEPUTUSAN KBPOM HK.00.05.3.009142002PEMASUKAN OBAT JALUR KHUSUS
8KEPUTUSAN KBPOM HK.00.05.3.027062002PROMOSI OBAT
9KEPUTUSAN KBPOM HK.00.05.4.01552003PENANDAAN KHUSUS DAN PERIKLANAN OBAT DIARE
10KEPUTUSAN KBPOM HK.00.05.23.38742003PELAKSANAAN PELAPORAN INFORMASI INDUSTRI FARMASI
11PERATURAN KBPOM 132015PENGAWASAN PEMASUKAN BAHAN OBAT DAN MAKANAN KE DALAM WILAYAH INDONESIA
12PERATURAN KBPOM 122015PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN KE DALAM WILAYAH INDONESIA
13PERMENKES832014UNIT TRANSFUSI DARAH, BANK DARAH RUMAH SAKIT, DAN JEJARING PELAYANAN TRANSFUSI DARAH
14PERMENKES342014PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1148/MENKES/PER/VI/2011 TENTANG PEDAGANG BESAR FARMASI
15PERATURAN KBPOM 402013PEDOMAN PENGELOLAAN PREKURSOR FARMASI DAN OBAT MENGANDUNG PREKURSOR FARMASI
16PERATURAN KBPOM 282013PENGAWASAN PEMASUKAN BAHAN OBAT, BAHAN OBAT TRADISIONAL, BAHAN SUPLEMEN KESEHATAN, DAN BAHAN PANGAN KE DALAM WILAYAH INDONESIA
17PERATURAN KBPOM 32013PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.03.1.23.10.11.08481 TAHUN 2011 TENTANG KRITERIA DAN TATA LAKSANA REGISTRASI OBAT
18PERMENKES162013PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1799/MENKES/PER/XII/2010 TENTANG INDUSTRI FARMASI
19PERMENKES162013PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1799/MENKES/PER/XII/2010 TENTANG INDUSTRI FARMASI
20KEPUTUSAN KBPOM HK.04.1.71.01.13.0212013PENUNJUKAN BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI YOGYAKARTA SEBAGAI LABORATORIUM UNGGULAN BAKU PEMBANDING
21PERATURAN KBPOM HK.03.1.34.11.12.75422012PEDOMAN TEKNIS CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK
22KEPPRES352012PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA PHARMACEUTICAL INSPECTION COOPERATION SCHEME (PIC/S)
23PERPRES762012PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH TERHADAP OBAT ANTIVIRAL DAN ANTIRETROVIRAL
24KEPMENKES092/MENKES/SK/II/20122012HARGA ECERAN TERTINGGI OBAT GENERIK TAHUN 2012
25PERATURAN KBPOM HK.03.1.23.12.11.106902011PENERAPAN FARMAKOVIGILANS BAGI INDUSTRI FARMASI
26PERATURAN KBPOM HK.03.1.23.12.11.10217 2011OBAT WAJIB UJI EKIVALENSI
27PERATURAN KBPOM HK.04.1.33.12.11.099372011TATA CARA SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN OBAT YANG BAIK
28PERMENKES2406/MENKES/PER/XII/20112011PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN ANTIBIOTIK
29KEPUTUSAN KBPOM HK.04.1.33.11.11.095802011PENUNJUKAN INSPEKTUR CARA PEMBUATAN YANG BAIK DAN INSPEKTUR CARA PEMBUATAN OBAT TRADISIONAL YANG BAIK
30KEPUTUSAN KBPOM HK.04.1.33.11.11.095792011PENUNJUKAN SPESIALIS UNTUK INSPEKSI CARA PEMBUATAN OBAT YANG BAIK DAN INSPEKSI CARA PEMBUATAN OBAT TRADISIONAL YANG BAIK
31PERATURAN KBPOM HK.03.1.23.10.11.084812011KRITERIA DAN TATA LAKSANA REGISTRASI OBAT
32PERMENKES2052/MENKES/PER/X/20112011IZIN PRAKTIK DAN PELAKSANAAN PRAKTIK KEDOKTERAN
33PERMENKES1796/MENKES/PER/VIII/20112011REGISTRASI TENAGA KESEHATAN
34PERMENKES1148/MENKES/PER/VI/20112011PEDAGANG BESAR FARMASI
35PERMENKES889/MENKES/PER/V/20112011REGISTRASI, IZIN PRAKTIK, DAN IZIN KERJA TENAGA KEFARMASIAN
36KEPMENKES632/MENKES/SK/III/20112011HARGA ECERAN TERTINGGI OBAT GENERIK TAHUN 2011
37KEPMENKES059/MENKES/SK/I/20112011PEDOMAN PENGELOLAAN OBAT DAN PERBEKALAAN KESEHATAN PADA PENANGGULANGAN BENCANA
38PERMENKES1787/MENKES/PER/XII/20102010IKLAN DAN PUBLIKASI PELAYANAN KESEHATAN
39PERMENKES1799/MENKES/PER/XII/20102010INDUSTRI FARMASI
40PERATURAN KBPOM HK. 03.1.23.06.10.51662010PENCANTUMAN INFORMASI ASAL BAHAN TERTENTU, KANDUNGAN ALKOHOL, DAN BATAS KEDALUWARSA PADA PENANDAAN/LABEL OBAT, OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN MAKANAN, DAN PANGAN
41KEPMENKESHK.03.01/MENKES/159/I/2010 2010PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN OBAT GENERIK DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH
42KEPMENKESHK.03.01/MENKES/146/I/2010 2010HARGA OBAT GENERIK
43PERMENKESHK.02.02/MENKES/068/I/2010 2010KEWAJIBAN MENGGUNAKAN OBAT GENERIK DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH
44UU362009KESEHATAN
45PP512009PEKERJAAN KEFARMASIAN
46KEPUTUSAN KBPOM HK.00.06.331.3.1655 2009PENETAPAN PROSEDUR PELULUSAN BETS/LOT RELEASE VAKSIN UNTUK MANUSIA
47PERMENKES1120/MENKES/PER/XII/2008 2008PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1010/MENKES/PER/XI/2008 TENTANG REGISTRASI OBAT
48PERMENKES1010/MENKES/PER/XI/2008 2008REGISTRASI OBAT
49PERPRES942007PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN ATAS PENGADAAN DAN PENYALURAN BAHAN OBAT, OBAT SPESIFIK DAN ALAT KESEHATAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI OBAT
50KEPMENTAN42/Permentan/SR.140/5/20072007PENGAWASAN PESTISIDA
51KEPPRES62007PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH TERHADAP OBAT-OBAT ANTIRETROVIAL
52KEPMENKES370/MENKES/SK/V/2006 2006PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENKES NO 314/MENKES/SK/V/2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENCANTUMAN NAMA GENERIK PADA LABEL OBAT
53KEPMENKES314/MENKES/SK/V/20062006PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 068/SK/II/2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENCANTUMAN NAMA GENERIK PADA LABEL OBAT
54KEPMENKES189/MENKES/SK/III/2006 2006KEBIJAKAN OBAT NASIONAL
55KEPMENKES069/MENKES/SK/II/2006 2006PENCANTUMAN HARGA ECERAN TERTINGGI PADA LABEL OBAT
56KEPMENKES068/MENKES/SK/ll/2006 2006PEDOMAN PELAKSANAAN PENCANTUMAN NAMA GENERIK PADA LABEL OBAT
57PERMENKES524/MENKES/PER/IV/2005 2005PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 988/MENKES/SK/VIII/2004 TENTANG PENCANTUMAN NAMA GENERIK PADA LABEL OBAT
58PERATURAN KBPOM HK.00.05.3.18182005PEDOMAN UJI BIOEKIVALENSI
59KEPUTUSAN KBPOM HK.00.05.3.021522002PENERAPAN PEDOMAN CARA PEMBUATAN OBAT YANG BAIK
60UU81999PERLINDUNGAN KONSUMEN
61PP721998PENGAMANAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN
62UU2281949MENJALANKAN PERACIKAN OBAT
63KEPUTUSAN KBPOM HK.00.05.4.01552003PENANDAAN KHUSUS DAN PERIKLANAN OBAT DIARE
64KEPUTUSAN KBPOM HK.00.05.3.027062002PROMOSI OBAT
65KEPUTUSAN KBPOM HK.00.05.3.009142002PEMASUKAN OBAT JALUR KHUSUS
66KEPUTUSAN KBPOM HK.00.05.23.38742003PELAKSANAAN PELAPORAN INFORMASI INDUSTRI FARMASI
67KEPUTUSAN KBPOM HK. 00.05.34.03.747 2001PERSYARATAN TAMBAHAN IZIN USAHA INDUSTRI FARMASI
68PERMENKES988/MENKES/SK/VIII/2004 2004PENCANTUMAN NAMA GENERIK PADA LABEL OBAT
69KEPPRES832004PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH TERHADAP OBAT-OBAT ANTIRETROVIAL
70KEPMENKES633/Menkes/SK/IV/2000 2000PEMBENTUKAN GUDANG PERBEKALAN KESEHATAN DI BIDANG FARMASI DI KABUPATEN/KOTA TERTENTU
71UU51958KEDUDUKAN HUKUM APOTEK DARURAT
72UU4191949ORDONANSI OBAT KERAS
73PP321991IMPOR BAHAN BAKU ATAU PRODUK TERTENTU YANG DILINDUNGI PATEN BAGI PRODUKSI OBAT DI DALAM NEGERI
74PP321996TENAGA KESEHATAN
75UU181959PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO.5 TAHUN 1958 TENTANG KEDUDUKAN HUKUM APOTEK DARURAT SEBAGAI UNDANG-UNDANG
76KEPPRES161987PENYEDERHANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI
77KEPMENKES1426/MENKES/SK/XV/2002 2002PEDOMAN PENGELOLAAN OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
78KEPMENKES1412/MENKES/SK/XI/2002 2002PEDOMAN TEKNIS PENGADAAN OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DASAR
79KEPMENKES1411/MENKES/SK/XI/2002 2002PEDOMAN EVALUASI PENGELOLAAN OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
80KEPMENKES1332/MENKES/SK/X/2002 2002PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR.922/MENKES/PER/X/1993 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTIK
81KEPMENKES1331/Menkes/SK/X/2002 2002PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 167/KAB/B.VIII/1972 TENTANG PEDAGANG ECERAN OBAT
82UU132003KETENAGAKERJAAN
83PP101966WAJIB SIMPAN RAHASIA KEDOKTERAN

 

2]. NAPZA


NoJenis PeraturanNomorTahunTentang
1KEPUTUSAN KBPOM HK.00.05.35.034032001MASA TRANSISI PENYESUAIAN WARNA DASAR DAN TULISAN PADA LABEL ROKOK
2KEPUTUSAN KBPOM PO.01.01.31.036602002PENGATURAN KHUSUS PENYALURAN DAN PENYERAHAN BUPRENORFIN
3KEPUTUSAN KBPOM HK.00.05.35.02770 2002PENAMBAHAN JENIS PREKURSOR
4KEPUTUSAN KBPOM HK.00.05.35.02771 2002PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PREKURSOR
5KEPUTUSAN KBPOM HK.00.05.3.1.3322 2004TATA LAKSANA PENGAWASAN PRODUK ROKOK YANG BEREDAR DAN IKLAN
6UU81976PENGESAHAN KONVENSI TUNGGAL NARKOTIKA 1961 BESERTA PROTOKOL YANG MENGUBAHNYA
7UU81996PENGESAHAN CONVENTION PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 1971 (KONVENSI PSIKOTROPIKA 1971)
8UU71997PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST ILLICIT TRAFFIC NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCE, 1988 (KONVENSI PBB TENTANG PEMBERNTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIK DAN PSIKOTROPIKA)
9UU51997PSIKOTROPIKA
10UU352009NARKOTIKA
11PERMENDAG54/M-DAG/PER/8/20122012PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 43/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG PENGADAAN, PENGEDARAN, PENJUALAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL
12PERMENPERIN71/M-IND/PER/7/20122012PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL
13PERMENDAG47/M-DAG/PER/7/20122012KETENTUAN EKSPOR PREKURSOR NON FARMASI
14KEPMENKES194/MENKES/SK/VI/20122012PENUNJUKAN LABORATORIUM PEMERIKSAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTRAPIKA
15PERMENDAG15/M-DAG/PER/3/20122012PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 43/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG KETENTUAN PENGADAAN, PENGEDARAN, PENJUALAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL
16PERMENKES2415/MENKES/PER/XII/2011REHABILIITASI MEDIS PECANDU, PENYALAHGUNA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
17PP252011PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA
18PERPRES232010BADAN NARKOTIKA NASIONAL
19PP442010PREKURSOR
20KEPMENKES923/Menkes/SK/X2009PETUNJUK TEKNIS LABORATORIUM PEMERIKSA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA PROJUSTITIA
21UU352009NARKOTIKA
22PERMENKES168/MENKES/PER/II/2005 2005PREKURSOR FARMASI
23UU81976PENGESAHAN KONVENSI TUNGGAL NARKOTIKA 1961 BESERTA PROTOKOL YANG MENGUBAHNYA
24KEPMENKES1351MENKESSKXII20042004PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1173/MENKES/SK/X/1998 TENTANG PENUNJUKAN LABORATORIUM PEMERIKSAAN PSIKOTROPIKA DAN NARKOTIKA
25KEPUTUSAN KBPOM PO.01.01.31.036602002PENGATURAN KHUSUS PENYALURAN DAN PENYERAHAN BUPRENORFIN
26KEPUTUSAN KBPOM HK.00.05.35.034032001MASA TRANSISI PENYESUAIAN WARNA DASAR DAN TULISAN PADA LABEL ROKOK
27KEPUTUSAN KBPOM HK.00.05.35.02771 2002PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PREKURSOR
28KEPUTUSAN KBPOM HK.00.05.35.02770 2002PENAMBAHAN JENIS PREKURSOR
29KEPUTUSAN KBPOM HK.00.05.3.1.3322 2004TATA LAKSANA PENGAWASAN PRODUK ROKOK YANG BEREDAR DAN IKLAN
30UU81996PENGESAHAN CONVENTION PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 1971 (KONVENSI PSIKOTROPIKA 1971)
31UU71997PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST ILLICIT TRAFFIC NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCE, 1988 (KONVENSI PBB TENTANG PEMBERNTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIK DAN PSIKOTROPIKA)
32KEPMENPERIN647/Mpp/Kep/10/2004 2004KETENTUAN IMPOR PREKURSOR
33KEPMENPERIN62/MPP/Kep/2/2004 2004PEDOMAN CARA UJI KANDUNGAN KADAR NIKOTIN DAN TAR ROKOK
34UU51997PSIKOTROPIKA
35PP192003PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN
36KEPMENKES1755/Menkes-Kesos/SK/XII/2000 2000TULISAN PERINGATAN KESEHATAN PADA LABEL ROKOK
37KEPMENKES1365.A/MENKES/SK/XI/2002 2002PENGGUNAAN OBAT OPIOID DALAM PENATALAKSANAAN NYERI
38PP11980KETENTUAN PENANAMAN PAPAVER, KOKA, DAN GANJA

 

3]. KOSMETIKA


NoJenis PeraturanNomorTahunTentang
1PERATURAN KBPOM HK.03.1.23.12.10.121232010PEDOMAN DOKUMEN INFORMASI PRODUK
2PERATURAN KBPOM HK.03.42.06.10.4556 2010PETUNJUK OPERASIONAL PEDOMAN CARA PEMBUATAN KOSMETIK YANG BAIK
3PERATURAN KBPOM HK.03.1.23.07.11.66622011PERSYARATAN CEMARAN MIKROBA DAN LOGAM BERAT DALAM KOSMETIKA
4PERATURAN KBPOM HK.03.1.23.08.11.073312011METODE ANALISIS KOSMETIKA
5PERATURAN KBPOM HK.03.1.23.12.11.100522011PENGAWASAN PRODUKSI DAN PEREDARAN KOSMETIKA
6PERATURAN KBPOM HK.03.1.23.12.11.106892011BENTUK DAN JENIS SEDIAAN KOSMETIKA TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI KOSMETIKA YANG MEMILIKI IZIN PRODUKSI GOLONGAN B
7PERATURAN KBPOM HK.03.1.23.12.11.107192011TATA CARA PEMUSNAHAN KOSMETIKA
8KEPUTUSAN KBPOM HK.00.05.4.3870 2003PEDOMAN CARA PEMBUATAN KOSMETIKA YANG BAIK
9KEPUTUSAN KBPOM HK.00.06.42.02552006PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN ALPHA HYDROXY ACID (AHA) DALAM KOSMETIK
10PERATURAN KBPOM HK.03.1.23.06.12.36972012PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.03.1.23.08.11.07517 TAHUN 2011 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS BAHAN KOSMETIKA
11PERATURAN KBPOM HK.03.1.23.12.11.107192011TATA CARA PEMUSNAHAN KOSMETIKA
12PERATURAN KBPOM HK.03.1.23.12.11.106892011BENTUK DAN JENIS SEDIAAN KOSMETIKA TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI KOSMETIKA YANG MEMILIKI IZIN PRODUKSI GOLONGAN B
13PERATURAN KBPOM HK.03.1.23.12.11.100522011PENGAWASAN PRODUKSI DAN PEREDARAN KOSMETIKA
14PERATURAN KBPOM HK.03.1.23.12.11.100512011MEKANISME MONITORING EFEK SAMPING KOSMETIKA
15PERATURAN KBPOM HK.03.1.23.08.11.073312011METODE ANALISIS KOSMETIKA
16PERATURAN KBPOM HK.03.1.23.07.11.66622011PERSYARATAN CEMARAN MIKROBA DAN LOGAM BERAT DALAM KOSMETIKA
17PERATURAN KBPOM HK.03.1.23.12.10.121232010PEDOMAN DOKUMEN INFORMASI PRODUK
18PERMENKES1176/MENKES/PER/VIII/2010 2010NOTIFIKASI KOSMETIKA
19PERMENKES1175/MENKES/PER/VIII/2010 2010IZIN PRODUKSI KOSMETIKA
20PERATURAN KBPOM HK.03.42.06.10.4556 2010PETUNJUK OPERASIONAL PEDOMAN CARA PEMBUATAN KOSMETIK YANG BAIK
21KEPUTUSAN KBPOM HK.00.06.42.02552006PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN ALPHA HYDROXY ACID (AHA) DALAM KOSMETIK
22KEPUTUSAN KBPOM HK.00.05.4.3870 2003PEDOMAN CARA PEMBUATAN KOSMETIKA YANG BAIK

 

4]. OBAT TRADISIONAL


NoJenis PeraturanNomorTahunTentang
1PERATURAN KBPOM HK.00.05.41.2803 2005LARANGAN OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG CINCHONAE CORTEX ATAU ARTEMISIAE FOLIUM
2PERATURAN KBPOM HK.00.05.41.1384 2005KRITERIA DAN TATA LAKSANA PENDAFTARAN OBAT TRADISIONAL OBAT HERBAL TERSTANDAR DAN FITOFARMAKA
3PERATURAN KBPOM HK.00.05.42.29962008PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT TRADISIONAL
4PERATURAN KBPOM HK.03.1.23.06.11.56292011PERSYARATAN TEKNIS CARA PEMBUATAN OBAT TRADISIONAL YANG BAIK
5KEPUTUSAN KBPOM HK.00.05.4.02647 2002LARANGAN PEREDARAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN MAKANAN YANG MENGANDUNG TANAMAN KAVA-KAVA
6KEPUTUSAN KBPOM HK.00.05.4.3043 2003PENANDAAN KHUSUS PADA OBAT TRADISIONAL YANG DIGUNAKAN UNTUK PENDERITA KENCING MANIS
7KEPUTUSAN KBPOM HK.00.05.4.2411 2004KETENTUAN POKOK PENGELOMPOKAN DAN PENANDAAN OBAT BAHAN ALAM INDONESIA
8KEPMENKES381/MENKES/SK/III/20072007KEBIJAKAN OBAT TRADISIONAL NASIONAL
9PERMENKES62012INDUSTRI DAN USAHA OBAT TRADISIONAL
10PERMENKES72012REGISTRASI OBAT TRADISIONAL
11PERATURAN KBPOM HK.03.1.23.06.11.56292011PERSYARATAN TEKNIS CARA PEMBUATAN OBAT TRADISIONAL YANG BAIK
12PERATURAN KBPOM HK.00.05.42.29962008PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT TRADISIONAL
13KEPMENKES381/MENKES/SK/III/20072007KEBIJAKAN OBAT TRADISIONAL NASIONAL
14PERATURAN KBPOM HK.00.05.41.2803 2005LARANGAN OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG CINCHONAE CORTEX ATAU ARTEMISIAE FOLIUM
15PERATURAN KBPOM HK.00.05.41.1384 2005KRITERIA DAN TATA LAKSANA PENDAFTARAN OBAT TRADISIONAL OBAT HERBAL TERSTANDAR DAN FITOFARMAKA
16KEPUTUSAN KBPOM HK.00.05.4.3043 2003PENANDAAN KHUSUS PADA OBAT TRADISIONAL YANG DIGUNAKAN UNTUK PENDERITA KENCING MANIS
17KEPUTUSAN KBPOM HK.00.05.4.2411 2004KETENTUAN POKOK PENGELOMPOKAN DAN PENANDAAN OBAT BAHAN ALAM INDONESIA
18KEPUTUSAN KBPOM HK.00.05.4.02647 2002LARANGAN PEREDARAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN MAKANAN YANG MENGANDUNG TANAMAN KAVA-KAVA
19KEPMENKES56/Menkes/SK/I/2000 2000PEDOMAN PELAKSANAAN UJI KLINIK OBAT TRADISIONAL
20KEPMENKES1076/MENKES/SK/VII/2003 2003PENYELENGGARAAN PENGOBATAN TRADISIONAL

 

5]. SUPLEMEN MAKANAN


NoJenis PeraturanNomorTahunTentang
1PERATURAN KBPOM HK.00.05.41.1381 2005TATA LAKSANA PENDAFTARAN SUPLEMEN MAKANAN
2PERATURAN KBPOM HK.00.05.42.65752007LARANGAN PENGGUNAAN BENZIL PIPERAZIN DALAM SUPLEMEN MAKANAN
3KEPUTUSAN KBPOM HK 00.05.4.03960 2001LARANGAN PRODUKSI DAN DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN MAKANAN YANG MENGANDUNG TANAMAN ARISTOLOCHIA SP
4KEPUTUSAN KBPOM HK 00.05.4.03961 2001LARANGAN PRODUKSI DAN DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN MAKANAN YANG MENGANDUNG TANAMAN EPHEDRA

 

6]. PANGAN


NoJenis PeraturanNomorTahunTentang
1PERATURAN KBPOM HK.00.06.51.04752005PEDOMAN PENCANTUMAN INFORMASI NILAI GIZI PADA LABEL PANGAN
2PERATURAN KBPOM HK.00.06.1.52.6635 2007LARANGAN PENCANTUMAN INFORMASI BEBAS BAHAN TAMBAHAN PANGAN PADA LABEL DAN IKLAN PANGAN
3PERATURAN KBPOM HK.00.06.1.0256 2008LARANGAN PENAMBAHAN VITAMIN K DALAM PRODUK SUSU
4PERATURAN KBPOM HK.00.06.52.0100 2008PENGAWASAN PANGAN OLAHAN ORGANIK
5PERATURAN KBPOM HK.00.05.1.55.16212009PENGAWASAN PEMASUKAN BAHAN KEMASAN PANGAN
6PERATURAN KBPOM HK.00.06.1.52.4011 2009PENETAPAN BATAS MAKSIMUM CEMARAN MIKROBA DAN KIMIA DALAM MAKANAN
7PERATURAN KBPOM HK.03.1.23.07.11.66642011PENGAWASAN KEMASAN PANGAN
8PERATURAN KBPOM HK.03.1.52.08.11.072352011PENGAWASAN FORMULA BAYI DAN FORMULA BAYI UNTUK KEPERLUAN MEDIS KHUSUS
9PERATURAN KBPOM HK.03.1.23.11.11.096052011PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.00.06.51.0475 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENCANTUMAN INFORMASI NILAI GIZI PADA LABEL PANGAN
10PERATURAN KBPOM HK.03.1.23.12.11.10569 2011PEDOMAN CARA RITEL PANGAN YANG BAIK
11PERATURAN KBPOM 102016PENGGUNAAN BAHAN PENOLONG GOLONGAN ENZIM DAN GOLONGAN PENJERAP ENZIM DALAM PENGOLAHAN PANGAN
12PERATURAN KBPOM 82016PERSYARATAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN CAMPURAN
13PERATURAN KBPOM 22016PEDOMAN TEKNIS PENGAWASAN PERIKLANAN PANGAN OLAHAN
14PERATURAN KBPOM 252015PEDOMAN PENYELENGGARAAN BULAN KEAMANAN PANGAN NASIONAL
15PERATURAN KBPOM 242015PEDOMAN PENGEMBANGAN DESA PANGAN AMAN
16PERATURAN KBPOM 142015PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN RISIKO KEAMANAN PANGAN DI INDUSTRI FORMULA BAYI, FORMULA LANJUTAN, DAN FORMULA PERTUMBUHAN
17PERATURAN KBPOM 92015PENGAWASAN TAKARAN SAJI PANGAN OLAHAN
18PERATURAN KBPOM 72015PENGGUNAAN AMONIUM SULFAT SEBAGAI BAHAN PENOLONG DALAM PROSES PENGOLAHAN NATA DE COCO
19PERATURAN KBPOM 52015PEDOMAN CARA RITEL PANGAN YANG BAIK DI PASAR TRADISIONAL
20UU332014JAMINAN PRODUK HALAL
21PERMENKES492014STANDAR MUTU GIZI, PELABELAN, DAN PERIKLANAN SUSU FORMULA PERTUMBUHAN DAN FORMULA PERTUMBUHAN ANAK USIA 1-3 TAHUN
22PERATURAN KBPOM 112014TATA CARA SERTIFIKASI CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK
23PERATURAN KBPOM 42014BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN PEMANIS
24PERATURAN KBPOM 32014PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.03.1.52.08.11.07235 TAHUN 2011 TENTANG PENGAWASAN FORMULA BAYI DAN FORMULA BAYI UNTUK KEPERLUAN MEDIS KHUSUS
25PERPRES742013PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL
26PERATURAN KBPOM 432013PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.03.1.5.12.11.09956 TAHUN 2011 TENTANG TATA LAKSANA PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN
27PERATURAN KBPOM 422013PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.03.1.5.12.11.09955 TAHUN 2011 TENTANG PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN
28PERATURAN KBPOM 382013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN ANTIOKSIDAN
29PERATURAN KBPOM 372013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN PEWARNA
30PERATURAN KBPOM 362013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN PENGAWET
31PERATURAN KBPOM 332013PENGAWASAN MINUMAN KHUSUS IBU HAMIL DAN/ATAU IBU MENYUSUI
32PERATURAN KBPOM 312013PENGAWASAN FORMULA PERTUMBUHAN
33PERATURAN KBPOM 262013PENGAWASAN PANGAN IRADIASI
34PERATURAN KBPOM 252013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN PENINGKAT VOLUME
35PERATURAN KBPOM 242013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN PENSTABIL
36PERATURAN KBPOM 232013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN PENGUAT RASA
37PERATURAN KBPOM 222013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN PEMBUIH
38PERATURAN KBPOM 212013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN PERETENSI WARNA
39PERATURAN KBPOM 202013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN PENGEMULSI
40PERATURAN KBPOM 192013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN PEMBENTUK GEL
41PERATURAN KBPOM 182013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN SEKUESTRAN
42PERATURAN KBPOM 172013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN GAS UNTUK KEMASAN
43PERATURAN KBPOM 162013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN GARAM PENGEMULSI
44PERATURAN KBPOM 152013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN PENGENTAL
45PERATURAN KBPOM 142013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN PROPELAN
46PERATURAN KBPOM 132013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN ANTIBUIH
47PERATURAN KBPOM 122013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN PELAPIS
48PERATURAN KBPOM 112013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN PENGEMBANG
49PERMENKES302013PENCANTUMAN INFORMASI KANDUNGAN GULA, GARAM DAN LEMAK SERTA PESAN KESEHATAN UNTUK PANGAN OLAHAN DAN PANGAN SIAP SAJI
50PERATURAN KBPOM 102013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN BAHAN ANTIKEMPAL
51PERATURAN KBPOM 92013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN PENGERAS
52PERATURAN KBPOM 82013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN PENGATUR KEASAMAN
53PERATURAN KBPOM 72013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN PERLAKUAN TEPUNG
54PERATURAN KBPOM 62013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN PEMBAWA
55PERATURAN KBPOM 52013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN HUMEKTAN
56PERATURAN KBPOM 42013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN BAHAN PENGKARBONASI
57PERATURAN KBPOM 12013PENERAPAN PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN SECARA ELEKTRONIK (E-REGISTRATION PANGAN OLAHAN)
58PERMENKES22013KEJADIAN LUAR BIASA KERACUNAN PANGAN
59LAIN-LAIN182012PENGAWASAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN DAN PEREDARAN BAHAN BERBAHAYA YANG DISALAHGUNAKAN DALAM PANGAN
60UU182012PANGAN
61PERATURAN KBPOM HK.03.1.52.08.12.55452012BATAS MAKSIMUM NITRIT DALAM SARANG BURUNG WALET
62PERMENDAG60/M-DAG/PER/9/20122012PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMENDAG NOMOR 30/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA
63PERMENKES342012BATAS MAKSIMUM MELAMIN DALAM PANGAN
64PERMENKES332012BAHAN TAMBAHAN PANGAN
65PERMENDAG38/M-DAG/PER/6/20122012PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 30/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA
66PERMENDAG30/M-DAG/PER/5/20122012KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA
67PERATURAN KBPOM HK.03.1.23.04.12.22082012PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN SUB SEKTOR INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN BIDANG KEAMANAN PANGAN
68PERATURAN KBPOM HK.03.1.23.04.12.22072012TATA CARA PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
69PERATURAN KBPOM HK.03.1.23.04.12.22052012PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
70PERMENPERIN49/M-IND/PER/3/20122012PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) SECARA WAJIB
71PERATURAN KBPOM HK.03.1.23.03.12.15642012PENGAWASAN PELABELAN PANGAN PRODUK REKAYASA GENETIK
72PERATURAN KBPOM HK.03.1.23.03.12.15632012PEDOMAN PENGKAJIAN KEAMANAN PANGAN PRODUK REKAYASA GENETIK
73PP332012PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
74PERMENDAG11/M-DAG/PER/3/20122012PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 43/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG KETENTUAN PENGADAAN, PENGEDARAN, PENJUALAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL
75PERMENPERIN20/M-IND/PER/2/20122012PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PRODUK MELAMIN - PERLENGKAPAN MAKAN DAN MINUM SECARA WAJIB
76PERATURAN KBPOM HK.03.1.23.12.11.107202011PEDOMAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK UNTUK FORMULA BAYI DAN FORMULA LANJUTAN BENTUK BUBUK
77PERATURAN KBPOM HK.03.1.23.12.11.10569 2011PEDOMAN CARA RITEL PANGAN YANG BAIK
78PERATURAN KBPOM HK.03.1.23.11.11.096052011PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.00.06.51.0475 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENCANTUMAN INFORMASI NILAI GIZI PADA LABEL PANGAN
79PERATURAN KBPOM HK.03.1.52.08.11.072352011PENGAWASAN FORMULA BAYI DAN FORMULA BAYI UNTUK KEPERLUAN MEDIS KHUSUS
80PERATURAN KBPOM HK.03.1.23.07.11.66642011PENGAWASAN KEMASAN PANGAN
81PERMENKES1096/MENKES/PER/VI/20112011HIGIENE SANITASI JASABOGA
82PERMENKES1031/MENKES/PER/V/20112011BATAS MAKSIMUM CEMARAN RADIOAKTIF DALAM PANGAN
83KEPMEN232011TIM KOORDINASI JEJARING KEAMANAN PANGAN NASIONAL
84PERMENPERIN35/M-IND/PER/3/20112011PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB
85PERMENDAG53/M-DAG/PER/12/2010 2010PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN 43/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG KETENTUAN PENGADAAN, PENGEDARAN, PENJUALAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL
86UU132010HORTIKULTURA
87PERPRES392010KOMISI KEAMANAN HAYATI PRODUK REKAYASA GENETIK
88PERMENKES492/MENKES/PERIV/20102010PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM
89PERMENPERIN01/M-IND/PER/1/20102010PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) SECARA WAJIB
90PERATURAN KBPOM HK.00.06.1.52.4011 2009PENETAPAN BATAS MAKSIMUM CEMARAN MIKROBA DAN KIMIA DALAM MAKANAN
91PERMENDAG43/M-DAG/PER/9/2009 2009PENGADAAN, PENGEDARAN, PENJUALAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL
92PERMENKES701/MENKES/PER/VIII/20092009PANGAN IRADIASI
93PERATURAN KBPOM HK.00.05.1.55.16212009PENGAWASAN PEMASUKAN BAHAN KEMASAN PANGAN
94PERATURAN KBPOM HK.00.06.1.0256 2008LARANGAN PENAMBAHAN VITAMIN K DALAM PRODUK SUSU
95PERATURAN KBPOM HK.00.06.52.0100 2008PENGAWASAN PANGAN OLAHAN ORGANIK
96PERATURAN KBPOM HK.00.06.1.52.6635 2007LARANGAN PENCANTUMAN INFORMASI BEBAS BAHAN TAMBAHAN PANGAN PADA LABEL DAN IKLAN PANGAN
97KEPUTUSAN KBPOM HK.00.05.52.6581 2007PENGGUNAAN CHITOSAN DALAM PRODUK PANGAN
98KEPUTUSAN KBPOM HK.00.05.52.62912007ACUAN LABEL GIZI PRODUK PANGAN
99KEPMENKES224/MENKES/SK/II/2007 2007SPESIFIKASI TEKNIS MAKANAN PENDAMPING AIR SUSU IBU (MP-ASI)
100PERMENDAG15/M-DAG/PER/3/2006 2006PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IMPOR, PENGEDARAN DAN PENJUALAN, DAN PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL
101UU42006PENGESAHAN INTERNATIONAL TREATY ON PLANT GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE (PERJANJIAN MENGENAI SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN UNTUK PANGAN DAN PERTANIAN)
102PERMENPERIN42/M-IND/PER/11/2005 2005PENGOLAHAN, PENGEMASAN DAN PELABELAN GARAM BERIODIUM
103PERATURAN KBPOM HK.00.06.51.04752005PEDOMAN PENCANTUMAN INFORMASI NILAI GIZI PADA LABEL PANGAN
104KEPUTUSAN KBPOM HK.00.05.51.029612001PENDAFTARAN PRODUK PANGAN IMPOR TERBATAS
105PP691999LABEL DAN IKLAN PANGAN
106KEPUTUSAN KBPOM HK.00.05.1.4057 2004BATAS MAKSIMUM AFLATOKSIN DALAM PRODUK PANGAN
107KEPMENDAG818/MPP/KEP/12/20022002PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK, LABORATORIUM PENGUJI DAN LEMBAGA INSPEKSI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN SNI WAJIB
108PP282004KEAMANAN, MUTU, DAN GIZI PANGAN
109KEPUTUSAN KBPOM HK.00.05.5.00617 2001PEMBERLAKUAN KODEKS MAKANAN INDONESIA 2001
110KEPUTUSAN KBPOM HK.00.05.23.3644 2004KETENTUAN POKOK PENGAWASAN SUPLEMEN MAKANAN
111PP682002KETAHANAN PANGAN
112KEPMENDAG651/MPP/Kep/10/2004 2004PERSYARATAN TEKNIS DEPOT AIR MINUM DAN PERDAGANGANNYA
113KEPMENKES450/MENKES/SK/IV/2004 2004PEMBERIAN AIR SUSU IBU (ASI) SECARA EKSKLUSIF PADA BAYI DI INDONESIA
114KEPMENKES1452/MENKES/SK/X/2003 2003FORTIFIKASI TEPUNG TERIGU

 

7]. BAHAN BERBAHAYA


NoJenis PeraturanNomorTahunTentang
1UU5091931LOODWIT ORDONANTIE
2UU3771949BAHAN BERBAHAYA
3UU11970KESELAMATAN KERJA
4UU101997KETENAGA NUKLIRAN
5UU192009PENGESAHAN STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTEN ORGANICPOLLUTANTS (KONVENSI STOCKCHOLM TENTANG BAHAN PENCEMAR ORGAANIK YANG PERSISTEN)
6PP71973PENGAWASAN ATAS PEREDARAN, PENYIMPANAN, DAN PENGGUNAAN PESTISIDA
7PP411993ANGKUTAN JALAN
8PP191994PENGELOLAAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN
9PP181999PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
10PP851999PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
11PP292008PERIZINAN PEMANFATAN SUMBER RADIASI PENGION DAN BAHAN NUKLIR
12PERMENLH32008TATA CARA PEMBERIAN SIMBOL DAN LABEL BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
13PP502007TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH
14PP332007KESELAMATAN RADIASI PENGION DAN KEAMANAN SUMBER RADIO AKTIF
15PERMENTAN07/Permentan/SR.140/2/20072007SYARAT DAN TATACARA PENDAFTARAN PESTISIDA
16PP272002PENGELOLAAN LIMBAH ZAT RADIO AKTIF
17UU11970KESELAMATAN KERJA
18PP642000PERIZINAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR
19KEPMENTAN45/Permentan/SR.140/10/20092009SYARAT DAN TATACARA PENDAFTARAN PESTISIDA
20PP191994PENGELOLAAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN
21PP851999PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
22PP742001PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
23PP71973PENGAWASAN ATAS PEREDARAN, PENYIMPANAN, DAN PENGGUNAAN PESTISIDA
24UU5091931LOODWIT ORDONANTIE
25KEPPRES51988PENGADAAN BAHAN PELEDAK
26PP411993ANGKUTAN JALAN
27UU3771949BAHAN BERBAHAYA
28PP262002KESELAMATAN PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF
29PP181999PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
30UU101997KETENAGA NUKLIRAN