Peraturan Pemerintah

NoBentuk PeraturanNo PeraturanTahunTentangSumberStatus
1PP2015JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
2PP402013PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA LN : 96
3PP1092012PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN LN : 278
4PP332012PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF LN : 58
5PP562012PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL LN : 121
6PP432012TATA CARA PELAKSANAAN KOORDINASI, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN TEKNIS TERHADAP KEPOLISIAN KHUSUS, PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN BENTUK-BENTUK PENGAMANAN SWAKARSA LN : 74
7PP442011PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LN : 97
8PP462011PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL LN : 99
9PP432011TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS LN : 96
10PP252011PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA LN : 48
11PP242011BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN LN : 45
12PP402010PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL LN : 51
13PP532010DISIPLIN PEGAWAI LN : 74
14PP592010PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI LN : 95
15PP482010JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN LN : 67
16PP582010PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA LN : 90
17PP712010STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH LN : 123
18PP902010PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA LN : 152
19PP922010PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI LN : 157
20PP612010PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK LN : 99
21PP442010PREKURSOR LN : 60
22PP632009PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LN : 164
23PP512009PEKERJAAN KEFARMASIAN LN : 124
24PP242009KAWASAN INDUSTRI LN : 47
25PP492009TATA CARA PENINDAKAN DI BIDANG CUKAI LN : 114
26PP292008PERIZINAN PEMANFATAN SUMBER RADIASI PENGION DAN BAHAN NUKLIR LN : 54
27PP682008TATA CARA PELAKSANAAN HUBUNGAN DAN KERJASAMA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LN : 158
28PP382008PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH LN : 78
29PP602008SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH LN : 127
30PP332007KESELAMATAN RADIASI PENGION DAN KEAMANAN SUMBER RADIO AKTIF LN : 74
31PP502007TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH LN : 112
32PP412007ORGANISASI PERANGKAT DAERAH LN : 89
33PP382007PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA LN : 82
34PP392007PENGELOLA UANG NEGARA/DAERAH LN : 83
35PP62006PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH LN : 20DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 38 TAHUN 2008
36PP92006TATA CARA PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU LN : 26
37PP332006PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH LN : 83
38PP472005PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1997 TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN RANGKAP LN : 121
39PP482005PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL LN : 122DIUBAH DENGAN PP NO 56 TAHUN 2012
40PP62005PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH LN : 22DIUBAH DENGAN PP NO. 17 TAHUN 2005, PP NO. 25 TAHUN 2007, PP NO. 49 TAHUN 2008
41PP142005TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA / DAERAH LN : 31DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 33 TAHUN 2006
42PP762005TATA CARA PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PUBLIKASI INFORMASI ATAS PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA LN : 162
43PP12005PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI LN : 2
44PP22005KONSULTAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL LN : 3
45PP372004LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK LN : 128
46PP282004KEAMANAN, MUTU, DAN GIZI PANGAN LN : 107
47PP92003WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LN : 15DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2009
48PP542003PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 97 TAHUN 2000 TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL LN : 122
49PP192003PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN LN : 36
50PP262002KESELAMATAN PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF LN : 51MENCABUT PP No.13 TAHUN 1975
51PP272002PENGELOLAAN LIMBAH ZAT RADIO AKTIF LN : 52
52PP112002PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LN : 31
53PP122002PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL LN : 32
54PP132002PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 100 TAHUN 200 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL LN : 33
55PP682002KETAHANAN PANGAN LN : 142
56PP742001PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN LN : 138
57PP572001BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL LN : 102
58PP582001PEMBINAAN & PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN LN : 103
59PP592001LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT LN : 104
60PP632000KESELAMATAN DAN KESEHATAN TERHADAP PEMANFAATAN RADIASI PENGION LN : 136DICABUT DENGAN PP NO 33 TAHUN 2007
61PP642000PERIZINAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR LN : 137MENCABUT PP No.12 TAHUN 1975
62PP962000WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LN : 193DICABUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003
63PP972000FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL LN : 194DIUBAH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2003
64PP982000PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LN : 195DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2002
65PP992000KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL LN : 196DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2002
66PP1002000PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL LN : 197DIUBAH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2002
67PP1012000PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LN : 198
68PP282000USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI LN : 63
69PP292000PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI LN : 64
70PP302000PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI LN : 65
71PP1022000STANDARDISASI NASIONAL LN : 199
72PP382000PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 1999 TENTANG PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN LN : 87DICABUT DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2003
73PP181999PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN LN : 31DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 85 TAHUN 1999
74PP851999PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN LN : 190MENGUBAH PP No.18 TAHUN 1999
75PP51999PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK LN : 11DICABUT DENGAN PP NO. 37 TAHUN 2004
76PP121999PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG PENGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK LN : 20DICABUT DENGN PP NO. 37 TAHUN 2004
77PP691999LABEL DAN IKLAN PANGAN LN : 313
78PP811999PENGAMAAN ROKOK BAGI KESEHATAN LN : 185DIUBAH DENGAN PP NOMOR 38 TAHUN 2000, DICABUT DENGAN PP 19 THUN 2003
79PP721998PENGAMANAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN LN : 138
80PP321996TENAGA KESEHATAN LN : 49
81PP121995PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1994 PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN LN : 24DICABUT PP 18 THUN 1999
82PP131995IZIN USAHA INDUSTRI LN : 63
83PP191994PENGELOLAAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN LN : 26DIUBAH PP NOMOR 12 TAHUN 1995, DICABUT DENGAN PP NOMOR 18 TAHUN 1999
84PP411993ANGKUTAN JALAN LN : 58
85PP321991IMPOR BAHAN BAKU ATAU PRODUK TERTENTU YANG DILINDUNGI PATEN BAGI PRODUKSI OBAT DI DALAM NEGERI LN : 39
86PP411990MASA BAKTI DAN IZIN KERJA APOTEKER LN : 55DICABUT DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2009
87PP451990PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LN : 61
88PP131987IZIN USAHA INDUSTRI LN : 21DICABUT DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1995
89PP171986KEWENANGAN, PENGATURAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LN : 23
90PP101983IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LN : 13DIUBAH OLEH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990
91PP271983Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
92PP301980PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL LN : 74DICABUT PP NO. 53 TAHUN 2010 DISIPLIN PEGAWAI
93PP251980PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMEREINTAH NOMOR 26 TAHUN 1965 LN : 40DICABUT DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2009
94PP11980KETENTUAN PENANAMAN PAPAVER, KOKA, DAN GANJA LN : 1
95PP321979PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LN : 47DIUBAH PP 1 TAHUN 1994, PASAL 12 DICABUT PP NO. 53 TAHUN 2010 DISIPLIN PEGAWAI
96PP111975KESELAMATAN KERJA TERHADAP RADIASI LN : 15DICABUT DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2000
97PP121975IZIN PEMAKAIAN ZAT RADIOAKTIF DAN ATAU SUMBER IRADIASI LAINNYA LN : 16DICABUT DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 2000
98PP131975PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF LN : 17DICABUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2002
99PP71973PENGAWASAN ATAS PEREDARAN, PENYIMPANAN, DAN PENGGUNAAN PESTISIDA LN : 12
100PP101966WAJIB SIMPAN RAHASIA KEDOKTERAN LN : 21
101PP41966PEMBERHENTIAN/PEMBERHENTIAN SEMENETARA PEGAWAI NEGERI LN : 7
102PP261965APOTIK LN : 44DICABUT DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2009
103PP11961PENENTUAN PERUSAHAAN DAGANG MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN AKAN NASIONALISASI LN : NA