Peraturan Menteri

NoBentuk PeraturanNo PeraturanTahunTentangSumberStatus
1PERMENKES332016PENYELENGGARAAN UJI MUTU OBAT PADA INSTALASI FARMASI PEMERINTAH BN : 1167
2PERMENKES342016PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 58 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT BN : 1168
3PERMEN 362016PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS BN : 1170
4PERMENKES352016PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK TLN : 1169
5PERMENKES32015PEREDARAN, PENYIMPANAN, PEMUSNAHAN, DAN PELAPORAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI
6PERMENKES12015DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN BN : 36
7PERMENKES92015PERUBAHAN PENGGOLONGAN PSIKOTROPIKA BN : 324
8PERMEN 542015STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER BN : 435
9PERMENKES542015STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL JABATAN FUNGSIONAL APOTEKER BN : 435
10PERMENKES132014PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA BN : 415DICABUT DENGAN PERATURAN KBPOM NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG TATA LAKSANA PERSETUJUAN UJI KLINIK
11PERMENKES262014RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR BN : 873
12PERMENKES342014PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1148/MENKES/PER/VI/2011 TENTANG PEDAGANG BESAR FARMASI BN : 1097
13PERMENKES492014STANDAR MUTU GIZI, PELABELAN, DAN PERIKLANAN SUSU FORMULA PERTUMBUHAN DAN FORMULA PERTUMBUHAN ANAK USIA 1-3 TAHUN BN : 1151
14PERMENKES832014UNIT TRANSFUSI DARAH, BANK DARAH RUMAH SAKIT, DAN JEJARING PELAYANAN TRANSFUSI DARAH BN : 1756
15PERMENKES582014STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT BN : 1223
16PERMENKES302014STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS BN : 906
17PERMEN 352014STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK BN : 1162
18PERMENKES282013PENCANTUMAN PERINGATAN KESEHATAN DAN INFORMASI KESEHATAN PADA KEMASAN PRODUK TEMBAKAU BN : 591
19PERMENKES302013PENCANTUMAN INFORMASI KANDUNGAN GULA, GARAM DAN LEMAK SERTA PESAN KESEHATAN UNTUK PANGAN OLAHAN DAN PANGAN SIAP SAJI BN : 617
20PERMENKES22013KEJADIAN LUAR BIASA KERACUNAN PANGAN BN : 127
21PERMENKES102013IMPOR DAN EKSPOR NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI BN : 178
22PERMENKES162013PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1799/MENKES/PER/XII/2010 TENTANG INDUSTRI FARMASI BN : 442
23PERMENKES162013PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1799/MENKES/PER/XII/2010 TENTANG INDUSTRI FARMASI BN : 442
24PERMENDAG13/M-DAG/PER/3/20122012KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR
25PERMENPERIN20/M-IND/PER/2/20122012PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PRODUK MELAMIN - PERLENGKAPAN MAKAN DAN MINUM SECARA WAJIB BN : 216
26PERMENKES62012INDUSTRI DAN USAHA OBAT TRADISIONAL MENCABUT KEPMEN No.246/MENKES/PER/V/1990 TAHUN 1990
27PERMENKES72012REGISTRASI OBAT TRADISIONAL
28PERMENDAG11/M-DAG/PER/3/20122012PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 43/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG KETENTUAN PENGADAAN, PENGEDARAN, PENJUALAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL
29PERMENDAG15/M-DAG/PER/3/20122012PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 43/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG KETENTUAN PENGADAAN, PENGEDARAN, PENJUALAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL
30PERMENPERIN49/M-IND/PER/3/20122012PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) SECARA WAJIB BN : 299
31PERMENPAN282012PEDOMAN TELAAHAN SEJAWAT HASIL AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH BN : 638
32PERMENPAN12012PEDOMAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI BN : 58
33PERMENPAN312012PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SECARA ONLINE BN : 591
34PERMENPAN252012PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
35PERMENDAG27/M-DAG/PER/5/20122012KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPOR (API)
36PERMENDAG47/M-DAG/PER/7/20122012KETENTUAN EKSPOR PREKURSOR NON FARMASI
37PERMENDAG54/M-DAG/PER/8/20122012PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 43/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG PENGADAAN, PENGEDARAN, PENJUALAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL
38PERMENDAG30/M-DAG/PER/5/20122012KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA
39PERMENPERIN71/M-IND/PER/7/20122012PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL BN : 762
40PERMENKES332012BAHAN TAMBAHAN PANGAN BN : 757
41PERMENKES342012BATAS MAKSIMUM MELAMIN DALAM PANGAN BN : 840
42PERMENKEU113/PMK.05/20122012PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP BN : 678
43PERMENDAG38/M-DAG/PER/6/20122012PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 30/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA
44PERMENDAG60/M-DAG/PER/9/20122012PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMENDAG NOMOR 30/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA
45PERMENDAG59/M-DAG/PER/9/20122012PERUBAHAN ATAS PERMENDAG NOMOR 27/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPOR (API)
46PERMENESDM122012PENGENDALIAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BN : 555
47PERMENPAN802012PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH BN : 69
48PERMENKEU213/PMK.011/20112011PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BN : 827
49PERMENKES1148/MENKES/PER/VI/20112011PEDAGANG BESAR FARMASI BN : 370MENCABUT KEPMEN No.1191/MENKES/SK/IX/2002 TAHUN 2002
50PERMENKES2052/MENKES/PER/X/20112011IZIN PRAKTIK DAN PELAKSANAAN PRAKTIK KEDOKTERAN BN : 671
51PERMENKES1796/MENKES/PER/VIII/20112011REGISTRASI TENAGA KESEHATAN
52PERMENKES889/MENKES/PER/V/20112011REGISTRASI, IZIN PRAKTIK, DAN IZIN KERJA TENAGA KEFARMASIAN BN : 322MENCABUT KEPMEN No.679/Menkes/SK/V/2003 TAHUN 2003
53PERMENPERIN35/M-IND/PER/3/20112011PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB BN : 167
54PERMENKES1096/MENKES/PER/VI/20112011HIGIENE SANITASI JASABOGA MENCABUT KEPMEN No.715/MENKES/SK/V/2003 TAHUN 2003
55PERMENKES1031/MENKES/PER/V/20112011BATAS MAKSIMUM CEMARAN RADIOAKTIF DALAM PANGAN MENCABUT KEPMEN No.00474/B/II/1987 TAHUN 1987
56PERMENDAG23/M-DAG/PER/9/2011 2011PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 44/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG PENGADAAN, DISTRIBUSI DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA
57PERMENTAN24/Permentan/SR.140/4/20112011SYARAT DAN TATACARA PENDAFTARAN PESTISIDA BN : 232
58PERMENKES2406/MENKES/PER/XII/20112011PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN ANTIBIOTIK BN : 874
59PERMENKES2415/MENKES/PER/XII/2011REHABILIITASI MEDIS PECANDU, PENYALAHGUNA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BN : 825
60PERMENKES1799/MENKES/PER/XII/20102010INDUSTRI FARMASI MENCABUT KEPMEN No.245/Men.Kes/SK/V/1990 TAHUN 1990
61PERMENKESHK.02.02/MENKES/068/I/2010 2010KEWAJIBAN MENGGUNAKAN OBAT GENERIK DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH
62PERMENKES003/MENKES/PER/I/20102010SAINTIFIKASI JAMU DALAM PENELITIAN BERBASIS PELAYANAN KESEHATAN
63PERMENPERIN01/M-IND/PER/1/20102010PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) SECARA WAJIB BN : 1
64PERMENDAG53/M-DAG/PER/12/2010 2010PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN 43/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG KETENTUAN PENGADAAN, PENGEDARAN, PENJUALAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL
65PERMENKES492/MENKES/PERIV/20102010PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM MENCABUT KEPMEN No.907/MENKES/SK/VII/2002 TAHUN 2002
66PERMENKES1176/MENKES/PER/VIII/2010 2010NOTIFIKASI KOSMETIKA BN : 397MENCABUT PERMEN No.140/MENKES/PER/III/1991 TAHUN 1991
67PERMENKES1175/MENKES/PER/VIII/2010 2010IZIN PRODUKSI KOSMETIKA BN : 396MENCABUT PERMEN No.236/MENKES/PER/X/1977 TAHUN 1977
68PERMENPAN212010KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
69PERMENPERIN24/M-IND/PER/2/20122010PENCANTUMAN LOGO TARA PANGAN DAN KODE DAUR ULANG PADA KEMASAN PANGAN DARI PLASTIK BN : 92
70PERMENKES1787/MENKES/PER/XII/20102010IKLAN DAN PUBLIKASI PELAYANAN KESEHATAN BN : 673
71PERMENDAG43/M-DAG/PER/9/2009 2009PENGADAAN, PENGEDARAN, PENJUALAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL MENCABUT PERMEN No.15/M-DAG/PER/3/2006 TAHUN 2006
72PERMENPERIN86/M-IND/PER/9/2009 2009STANDAR NASIONAL INDONESIA BIDANG INDUSTRI BN : 308
73PERMENKES701/MENKES/PER/VIII/20092009PANGAN IRADIASI MENCABUT KEPMEN No.826/MENKES/SK/XII/1987 TAHUN 1987
74PERMENDAG44/M-DAG/PER/9/2009 2009PENGADAAN, DISTRIBUSI DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA
75PERMENKES1120/MENKES/PER/XII/2008 2008PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1010/MENKES/PER/XI/2008 TENTANG REGISTRASI OBAT
76PERMENKES1010/MENKES/PER/XI/2008 2008REGISTRASI OBAT
77PERMENLH32008TATA CARA PEMBERIAN SIMBOL DAN LABEL BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
78PERMENPAN222008PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS
79PERMENKES512/MENKES/PER/IV/2007 2007IZIN PRAKTIK DAN PELAKSANAAN PRAKTIK KEDOKTERAN DICABUT DENGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 2052/MENKES/PER/X/2011 TAHUN 2011
80PERMENTAN07/Permentan/SR.140/2/20072007SYARAT DAN TATACARA PENDAFTARAN PESTISIDA
81PERMENDAG15/M-DAG/PER/3/2006 2006PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IMPOR, PENGEDARAN DAN PENJUALAN, DAN PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL DICABUT DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 43/M-DAG/PER/9/2009
82PERMENKES168/MENKES/PER/II/2005 2005PREKURSOR FARMASI
83PERMENKES524/MENKES/PER/IV/2005 2005PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 988/MENKES/SK/VIII/2004 TENTANG PENCANTUMAN NAMA GENERIK PADA LABEL OBAT
84PERMENPERIN42/M-IND/PER/11/2005 2005PENGOLAHAN, PENGEMASAN DAN PELABELAN GARAM BERIODIUM
85PERMENDAG20/M-DAG/PER/9/2005 2005KETENTUAN IMPOR GARAM
86PERMENKES1199/MENKES/PER/X/2004 2004PEDOMAN PENGADAAN TENAGA KESEHATAN DENGAN PERJANJIAN KERJA DI SARANA KESEHATAN MILIK PEMERINTAH
87PERMENKEU591/PMK.010/2004 2004PROGRAM HARMONISASI TARIF BEA MASUK 2005-2010 UNTUK PRODUK PERTANIAN PERIKANAN PERTAMBANGAN KERAMIK BESI DAN BAJA
88PERMENKES988/MENKES/SK/VIII/2004 2004PENCANTUMAN NAMA GENERIK PADA LABEL OBAT
89PERMENKES949/MENKES/PER/VI/2000 2000REGISTRASI OBAT DICABUT DENGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1010/MENKES/PER/XI/2008 TAHUN 2008
90PERMENKES1168/MENKES/PER/X/1999 1999PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 722/Menkes/Per/IX/1988 TENTANG BAHAN TAMBAHAN MAKANAN Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan
91PERMENKES445/MENKES/PER/V/1998 1998BAHAN, ZAT WARNA, SUBSTRANTUM, ZAT PENGAWET DAN TABIR SURYA PADA KOSMETIKA
92PERMENKES149/MENKES/PER/II/1998 1998PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 184/MENKES/PER/II/99 TENTANG PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN MASA BAKTI DAN IZIN KERJA APOTEKER
93PERMENKES1297/MENKES/PER/XI/1998 1998PEREDARAN OBAT TRADISIONAL IMPOR DICABUT DENGAN PERATURAN METERI KESEHATAN NOMOR 007 TAHUN 2012 TENTNG REGISTRASI OBAT TRADISIONAL
94PERMENKES445/Menkes/Per/V/1998 1998BAHAN, ZAT WARNA SUBSTRATUM, ZAT PENGAWET DAN TABIR SURYA PADA KOSMETIK
95PERMENKES912/MENKES/PER/VIII/1997 1997KEBUTUHAN TAHUNAN DAN PELAPORAN PSIKOTROPIKA
96PERMENKES690/MENKES/PER/VII/1997 1997LABEL DAN IKLAN PSIKOTROPIKA
97PERMENKES785/MENKES/PER/VII/1997 1997EKSPOR DAN IMPOR PSIKOTROPIKA
98PERMENKES689/MENKES/PER/VII/1997 1997PENDAFTARAN PSIKOTROPIKA YANG BERUPA OBAT
99PERMENKES688/MENKES/PER/VII/19971997PEREDARAN PSIKOTROPIKA
100PERMENKES236/MENKES/PER/IV/1997 1997PERSYARATAN KESEHATAN MAKANAN JAJANAN
101PERMENKES472/MENKES/PER/V/1996 1996PENGAMANAN BAHAN BERBAHAYA BAGI KESEHATAN
102PERMENKES184/MENKES/PER/II/ 19951995PENYEMPURNAA PELAKSANAAN MASA BAKTI DAN IZIN KERJA APOTEKER DICABUT DENGAN PEMENKES NOMOR 889/MENKES/PER/V/2011TENTANG REGISTRASI IZIN PRAKTIK DAAN IZIN KERJA TENAGAA KEFARMASIAN
103PERMENKES919/MENKES/PER/X/1993 1993KRITERIA OBAT YANG DAPAT DISERAHKAN TANPA RESEP
104PERMENKES918/MENKES/PER/X/1993 1993PEDAGANG BESAR FARMASI DICABUT DENGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1148/MENKES/PER/VI/2011 TAHUN 2011
105PERMENKES760/MENKES/PER/IX/1992 1992FITOFARMAKA
106PERMENKES258/MENKES/PER/III/1992 1992PERSYARATAN KESEHATAN PENGELOLAAN PESTISIDA
107PERMENKES187/MENKES/PER/III/1991 1991PERATURAN PELAKSANAAN MASA BAKTI DAN IZIN KERJA APOTEKER
108PERMENKES140/MENKES/PER/III/1991 1991WAJIB DAFTAR ALAT KESEHATAN, KOSMETIKA, DAN PERBEKALAN RUMAH TANGGA DICABUT PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1176/MENKES/PER/VIII/2010 TAHUN 2010
109PERMENESDM01.P/76/M.PE/1991 1991KESELAMATAN KERJA PADA PENGGUNAAN PENYIMPAN
110PERMENKES157/MENKES/PER/III/1990 1990ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN INDUSTRI FARMASI
111PERMENKES376/MENKES/PER/VIII/1990 1990BAHAN,ZAT WARNA, ZAT PENGAWET DAN TABIR SURYA PADA KOSMETIK DICABUT DENGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 445/MENKES/PER/V/1998 TAHUN 1998
112PERMENKES749a/MENKES/Per/XII/1989 1989REKAM MEDIS MEDICAL RECORDS
113PERMENKES085/MENKES/Per/I/1989 1989KEWAJIBAN MENULISKAN RESEP DAN ATAU MENGGUNAKAN OBAT GENERIK DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH DICABUT DENGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 02.02/MENKES/PER/068/I/2010 TAHUN 2010
114PERMENKES382/MENKES/PER/VI/1989 1989PENDAFTARAN MAKANAN
115PERMENKES304/MENKES/PER/IV/1989 1989PERSYARATAN KESEHATAN RUMAH MAKAN DAN RESTORAN
116PERMENKES722/MENKES/PER/IX/1988 1988BAHAN TAMBAHAN PANGAN Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan
117PERMENKES208/MENKES/PER/IV/1985 1985PEMANIS BUATAN Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan
118PERMENKES240/MENKES/PER/V/1985 1985PENGGANTI AIR SUSU IBU
119PERMENKES180/MENKES/PER/IV/1985 1985MAKANAN DALUWARSA
120PERMENNAKER03/MEN/1985 1985KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PEMAKAIAN ASBES
121PERMENKES239/MENKES/PER/V/1985 1985ZAT WARNA TERTENTU YANG DINYATAKAN SEBAGAI BAHAN BERBAHAYA
122PERMENKES207/MEN.KES/PER/V/1983 1983PENYESUAIAN PRAKTIS TENAGA KESEHATAN APOTEKER
123PERMENKES342/MENKES/PER/IX/1983 1983JAMUR YANG MENGANDUNG PSILOSIBIN DAN PSILOSIN
124PERMENKES59/MENKES/PER/II/1982 1982LARANGAN PEREDARAN, PRODUKSI DAN MENGIMPOR MINUMAN KERAS YANG TIDAK TERDAFTAR PADA DEPKES
125PERMENDAG349/Kp/IX/1982 1982LARANGAN MENGIMPOR, MEMPERDAGANGKAN DAN MENGEDARKAN PESTISIDA PENTAKHLOROFENOL DAN GARAMNYA
126PERMENKES441/MEN.KES/PER/XI/1980 1980PEMBATASAN PENGGUNAAN TENAGA KESEHATAN WNA PADA UNIT KESEHATAN DI INDONESIA
127PERMENKES229/MENKES/PERr/VII/1978 1978JARUM SUNTIK, SEMPRIT SUNTIK, PIPA PEMADATAN DAN ANDRIHIDA ASAM ASETAT
128PERMENKES28/MENKES/PER/I/1978 1978PENYIMPANAN NARKOTIKA
129PERMENKES79/MENKES/PER/III/1978 1978LABEL DAN PERIKLANAN MAKANAN
130PERMENKES86/MENKES/PER/IV/1977 1977MINUMAN KERAS
131PERMENKES236/MENKES/PER/X/1977 1977PERIJINAN PRODUKSI KOSMETIKA DAN ALAT KESEHATAN DICABUT DENGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1175/MENKES/PER/VIII/2010 TAHUN 2010
132PERMENKES96/MENKES/PER/V/1977 1977WADAH, PEMBUNGKUS, PENANDAAN, SERTA PERIKLANAN KOSMETIKA DAN ALAT KESEHATAN
133PERMENKES329/MENKES/PER/XII/1976 1976PRODUKSI DAN PEREDARAN MAKANAN
134PERMENKES280/MENKES/PER/XI/1976 1976KETENTUAN PEREDARAN DAN PENANDAAN PADA MAKANAN YANG MENGANDUNG BAHAN BERASAL DARI BABI
135PERMENKES220/MENKES/PER/IX/19761976PRODUKSI DAN PEREDARAN KOSMETIKA DAN ALAT KESEHATAN
136PERMENKES110/MENKES/PER/XI/1975 1975IODISASI GARAM KONSUMSI
137PERMENKES76/MENKES/PER/XII/1975 1975KETENTUAN PEREDARAN DAN PENANDAAN SUSU KENTAL MANIS
138PERMENDAG314/Kp/VIII/74 1974PEREDARAN IMPOR DAN EKSPOR OBAT,MAK-MIN,ALAT KECANTIKAN, DAN ALKES
139PERMENKES5134/A/SK/73 1973STATUS BADAN HUKUM PABRIK FARMASI
140PERMENKES5431/A/SK/72 1972IMPOR ANTIBIOTIKA
141PERMENKES8460/A/SK/72 1972PENGECUALIAN OBAT-OBAT ANTIBIOTIKA
142PERMENKES167/KAB/B/VII/72 1972PEDAGANG ECERAN OBAT
143PERMENKES7977/A/SK/71 1971PERWAKILAN PABRIK FARMASI ASING DI LUAR NEGERI