Keputusan Menteri

NoBentuk PeraturanNo PeraturanTahunTentangSumberStatus
1KEPMENKES22016PENYELENGGARAAN UJI MUTU OBAT PADA INSTALASI FARMASI PEMERINTAH BN : 189
2KEPMENKEU661/KM.1/20142014PEMBENTUKAN TIM TARIF TAHUN ANGGARAN 2014
3KEPMENKES194/MENKES/SK/VI/20122012PENUNJUKAN LABORATORIUM PEMERIKSAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTRAPIKA MENCABUT KEPMEN No.522/MENKES/SK/VI/2008 TAHUN 2008
4KEPMENKES092/MENKES/SK/II/20122012HARGA ECERAN TERTINGGI OBAT GENERIK TAHUN 2012 MENCABUT KEPMEN No.632/MENKES/SK/III/2011 TAHUN 2011
5KEPMENTAN24/Permentan/SR.140/4/20112011SYARAT DAN TATACARA PENDAFTARAN PESTISIDA BN : 232
6KEPMENKES059/MENKES/SK/I/20112011PEDOMAN PENGELOLAAN OBAT DAN PERBEKALAAN KESEHATAN PADA PENANGGULANGAN BENCANA
7KEPMENKES632/MENKES/SK/III/20112011HARGA ECERAN TERTINGGI OBAT GENERIK TAHUN 2011 DICABUT DENGAB SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 092/MENKES/SK/II/2012 TAHUN 2012
8KEPMEN232011TIM KOORDINASI JEJARING KEAMANAN PANGAN NASIONAL
9KEPMENKESHK.03.01/MENKES/146/I/2010 2010HARGA OBAT GENERIK DICABUT DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 632/MENKES/SK/III/2011 TAHUN 2011
10KEPMENKESHK.03.01/MENKES/159/I/2010 2010PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN OBAT GENERIK DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH
11KEPMENTAN45/Permentan/SR.140/10/20092009SYARAT DAN TATACARA PENDAFTARAN PESTISIDA DICABUT DENGAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 24/Permentan/SR.140/4/2011 TAHUN 2011
12KEPMENKES923/Menkes/SK/X2009PETUNJUK TEKNIS LABORATORIUM PEMERIKSA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA PROJUSTITIA LN :
13KEPMENKES522/MENKES/SK/VI/20082008PENUNJUKAN LABORATORIUM PEMERIKSAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTRAPIKA DICABUT DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 194/MENKES/SK/VI/2012
14KEPMENTAN42/Permentan/SR.140/5/20072007PENGAWASAN PESTISIDA
15KEPMENKES381/MENKES/SK/III/20072007KEBIJAKAN OBAT TRADISIONAL NASIONAL
16KEPMENKES224/MENKES/SK/II/2007 2007SPESIFIKASI TEKNIS MAKANAN PENDAMPING AIR SUSU IBU (MP-ASI)
17KEPMENKES370/MENKES/SK/V/2006 2006PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENKES NO 314/MENKES/SK/V/2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENCANTUMAN NAMA GENERIK PADA LABEL OBAT MENGUBAH KEPMEN No.314/MENKES/SK/V/2006 TAHUN 2006
18KEPMENKES314/MENKES/SK/V/20062006PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 068/SK/II/2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENCANTUMAN NAMA GENERIK PADA LABEL OBAT
19KEPMENKES068/MENKES/SK/ll/2006 2006PEDOMAN PELAKSANAAN PENCANTUMAN NAMA GENERIK PADA LABEL OBAT
20KEPMENKES069/MENKES/SK/II/2006 2006PENCANTUMAN HARGA ECERAN TERTINGGI PADA LABEL OBAT
21KEPMENKES189/MENKES/SK/III/2006 2006KEBIJAKAN OBAT NASIONAL
22KEPMENKEU2/KMK.01/2005 2005PEMBERIAN TUNJANGAN FUNGSIONAL DOKTER/DOKTER GIGI, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN
23KEPMENKES1593/MENKES/SK/XI/2005 2005ANGKA KECUKUPAN GIZI YANG DIANJURKAN BAGI BANGSA INDONESIA
24KEPMENKES450/MENKES/SK/IV/2004 2004PEMBERIAN AIR SUSU IBU (ASI) SECARA EKSKLUSIF PADA BAYI DI INDONESIA
25KEPMENDAG651/MPP/Kep/10/2004 2004PERSYARATAN TEKNIS DEPOT AIR MINUM DAN PERDAGANGANNYA
26KEPMENKES1197/MENKES/SK/X/2004 2004STANDAR PELAYANAN FARMASI DI RUMAH SAKIT
27KEPMENKES1351MENKESSKXII20042004PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1173/MENKES/SK/X/1998 TENTANG PENUNJUKAN LABORATORIUM PEMERIKSAAN PSIKOTROPIKA DAN NARKOTIKA DICABUT DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 522/MENKES/SK/VI/2008 TAHUN 2008
28KEPMENPERIN62/MPP/Kep/2/2004 2004PEDOMAN CARA UJI KANDUNGAN KADAR NIKOTIN DAN TAR ROKOK
29KEPMENPERIN647/Mpp/Kep/10/2004 2004KETENTUAN IMPOR PREKURSOR
30KEPMENKES715/MENKES/SK/V/2003 2003PERSYARATAN HYGIENE SANITASI JASABOGA DICABUT DENGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1096/MENKES/PER/VI/2011 TAHUN 2011
31KEPMENKES1452/MENKES/SK/X/2003 2003FORTIFIKASI TEPUNG TERIGU
32KEPMENKES1076/MENKES/SK/VII/2003 2003PENYELENGGARAAN PENGOBATAN TRADISIONAL
33KEPMENKES679/Menkes/SK/V/2003 2003REGISTRASI DAN IZIN KERJA ASISTEN APOTEKER DICABUT DENGAN PEMENKES NOMOR 889/Menkes/Per/V/2011
34KEPMENKES264A/MENKES/SKB/VII/20032003TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN DIBIDANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
35KEPMENKES907/MENKES/SK/VII/2002 2002SYARAT-SYARAT DAN PENGAWASAN KUALITAS AIR MINUM DICABUT DENGAN PERMENKES NOMOR 492//MENKES/PER/V/2010
36KEPMENDAG818/MPP/KEP/12/20022002PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK, LABORATORIUM PENGUJI DAN LEMBAGA INSPEKSI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN SNI WAJIB
37KEPMENKES1191/MENKES/SK/IX/2002 2002PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 918/MENKES/PER/X/1993 TENTANG PEDAGANG BESAR FARMASI DICABUT DENGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1148/MENKES/PER/VI/2011 TAHUN 2011
38KEPMENKES1331/Menkes/SK/X/2002 2002PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 167/KAB/B.VIII/1972 TENTANG PEDAGANG ECERAN OBAT
39KEPMENKES1332/MENKES/SK/X/2002 2002PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR.922/MENKES/PER/X/1993 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTIK
40KEPMENKES1411/MENKES/SK/XI/2002 2002PEDOMAN EVALUASI PENGELOLAAN OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
41KEPMENKES1412/MENKES/SK/XI/2002 2002PEDOMAN TEKNIS PENGADAAN OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DASAR
42KEPMENKES1426/MENKES/SK/XV/2002 2002PEDOMAN PENGELOLAAN OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
43KEPMENKES1365.A/MENKES/SK/XI/2002 2002PENGGUNAAN OBAT OPIOID DALAM PENATALAKSANAAN NYERI
44KEPMENPAN42/KEP/M.PAN/12/2000 2000JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN DAN ANGKA KREDITNYA
45KEPMENKES56/Menkes/SK/I/2000 2000PEDOMAN PELAKSANAAN UJI KLINIK OBAT TRADISIONAL
46KEPMENKES633/Menkes/SK/IV/2000 2000PEMBENTUKAN GUDANG PERBEKALAN KESEHATAN DI BIDANG FARMASI DI KABUPATEN/KOTA TERTENTU
47KEPMENKES1755/Menkes-Kesos/SK/XII/2000 2000TULISAN PERINGATAN KESEHATAN PADA LABEL ROKOK
48KEPMENKES1176/Menkes/SK/X/1999 1999DAFTAR OBAT WAJIB APOTIK NO.3
49KEPMENDAG167/Mpp/Kep/5/1997 1997PERSYARATAN TEKNIS-INDUSTRI DAN PERDAGANGAN AIR MINUM DALAM KEMASAN
50KEPMENDAG359/Mpp/Kep/10/1997 1997PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PRODUKSI, IMPOR, PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DICABUT DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 15/M-DAG/PER/3/2006 TAHUN 2006
51KEPMENDAG360/Mpp/Kep/10/1997 1997TATA CARA PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL DICABUIT DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 15/M-DAG/PER/3/2006 TAHUN 2006
52KEPMENDAG361/Mpp/Kep/10/1997 1997PENUNJUKKAN DISTRIBUTOR DAN SUB DISTRIBUTOR MINUMAN BERALKOHOL DICABUIT DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 15/M-DAG/PER/3/2006 TAHUN 2006
53KEPMENKES323/MENKES/SK/V/1997 1997PEMBERIAN IZIN PENYIMPANAN PSIKOTROPIKA BERUPA OBAT BAGI DOKTER DI DAERAH TERPENCIL
54KEPMENKES917/MENKES/SK/VIII/1997 1997JENIS PREKURSOR PSIKOTROPIKA
55KEPMENKES82/MENKES/SK/I/1996 1996PENCANTUMAN TULISAN HALAL PADA LABEL MAKANAN
56KEPMENKES1262/Menkes/SK/XII/1995 1995PEMBERLAKUAN FARMAKOPE INDONESIA EDISI IV
57KEPMENKES386/MENKES/SK/IV/1994 1994PEDOMAN PERIKLANAN OBAT BEBAS, OBAT TRADISIONAL, ALAT KESEHATAN,KOSMETIKA,PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA ,MAKANAN DAN MINUMAN
58KEPMENKES98/MENKES/SK/II/1994 1994PENGESAHAN NASKAH KODEKS KOSMETIKA INDONESIA EDISI II
59KEPMENKES661/Menkes/SK/VII/1994 1994PERSYARATAN OBAT TRADISIONAL DICABUT DENGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 007 TAHUN 2011
60KEPMENKES386/MENKES/SK/IV/19941994PEDOMAN PERIKLANAN OBAT BEBAS, OBAT TRADISIONAL ,ALAT KESEHATAN, KOSMETIKA, PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA DAN MAKANAN MINUMAN
61KEPMENKES923/Menkes/Per/X/1993 1993PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NO.93/MEN.KES/SK/III/80 TENTANG PEMISAHAN BADAN USAHA DISTRIBUSI DENGAN BADAN USAHA FARMASI
62KEPMENKES924/MENKES/SK/X/1993 1993DAFTAR OBAT WAJIB APOTIK NO. 2
63KEPMENKES925/Menkes/Per/X/1993 1993DAFTAR PERUBAHAN GOLONGAN OBAT NO.1
64KEPMENKES373/MENKES/SK/V/1993 1993PENUNJUKKAN LABORATORIUM PEMERIKSAAN NARKOTIKA
65KEPMENKES965/MENKES/SK/XI/1992 1992CARA PRODUKSI KOSMETIKA YANG BAIK
66KEPMENKES761/Menkes/SK/IX/1992 1992PEDOMAN FITOFARMAKA
67KEPMENKES397b/MENKES/SK/VII/1991 1991LARANGAN BEREDAR OBAT TRADISIONAL YANG TIDAK TERDAFTAR
68KEPMENKES246/MENKES/PER/V/1990 1990IZIN USAHA INDUSTRI OBAT TRADISIONAL DAN PENDAFTARAN OBAT TRADISIONAL DICABUT DENGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 007 TAHUN 2011
69KEPMENKES245/Men.Kes/SK/V/1990 1990KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI FARMASI DICABUT PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1799/MENKES/PER/XII/2010 TAHUN 2010
70KEPMENKES347/Menkes/SK/VII/1990 1990OBAT WAJIB APOTIK
71KEPMENKES02823/A/SK/XI/1990 1990KRITERIA TERPERINCI, KELENGKAPAN PERMOHONAN DAN TATA LAKSANA PENDAFTARAN OBAT JADI
72KEPMENKES318/MENKES/SK/VI/1990 1990PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN 3 (TIGA) KEPMENKES NO.65/Menkes/SK/IV/1977 DENGAN PENAMBAHAN BAHAN SEBAGAI NARKOTIKA
73KEPMENKES725a/Menkes/SK/XI/1989 1989PENILAIAN KEMBALI DAN PENARIKAN DARI PEREDARAN OBAT JADI YANG BEREDAR
74KEPMENKES05417/A/SK/XII/1989 1989TATA CARA PENDAFTARAN OBAT GENERIK BERLOGO
75KEPMENKES048/MENKES/SK/I/1989 1989PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN 3 (TIGA) KEPMENKES NO.65/Menkes/SK/IV/1977 TENTANG PENETAPAN BAHAN-BAHAN LAIN SEBAGAI NARKOTIKA
76KEPMENKES43/Menkes/SK/II/1988 1988PEDOMAN CARA PEMBUATAN OBAT YANG BAIK
77KEPMENKES00474/B/II/1987 1987KEHARUSAN MENYERTAKAN SERTIFIKAT KESEHATAN DAN SERTIFIKAT BEBAS RADIASI UNTUK MAKANAN IMPOR DICABUT DENGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1031/MENKES/PER/V/2011 TAHUN 2011
78KEPMENKES00474/B/JT/19871987KEHARUSAN MENYERTAKAN SERTIFIKAT KESEHATAN DAN SERTIFIKAT BEBAS RADIASI UNTUK MAKANAN IMPOR DICABUT DENGAN PERMENKES NOMOR 1031/Menkes/Per/V/2011TENTAG BATAS MAKSIMUM CEMARAN RADIOAKTIF DALAM PANGAN
79KEPMENKES826/MENKES/SK/XII/1987 1987MAKANAN IRADIASI DICABUT DENGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 701/MENKES/PER/VIII/2009 TAHUN 2009
80KEPMENKES434/Menkes/SK/VI/1987 1987PENETAPAN JENIS-JENIS INDUSTRI DALAM RANGKA PENYEDERHANAAN IZIN USAHA INDUSTRI
81KEPMENKES740/MENKES/SK/XI/1987 1987PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN 3 (TIGA) KEPMENKES NO.65/Menkes/SK/IV/1997 TENTANG PENETAPAN BAHAN-BAHAN LAIN SEBAGAI NARKOTIKA
82KEPMENKES712/MENKES/SK/X/1986 1986PERSYARATAN KESEHATAN JASA BOGA
83KEPMENKES02912/B/SK/IX/1986 1986PENYULUHAN BAGI PERUSAHAAN MAKANAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
84KEPMENKES165/MENKES/SK/II/1986 1986PERSYARATAN GARAM BERYODIUM
85KEPMENKES02396/A/SK/VIII/1986 1986TANDA KHUSUS OBAT KERAS DAFTAR G
86KEPMENPERIN148/M/SK/4/1985 1985PENGAMANAN BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA DI PERUSAHAAN INDUSTRI
87KEPMENKES2380/A/SK/VI/1983 1983TANDA KHUSUS UNTUK OBAT BEBAS DAN OBAT BEBAS TERBATAS
88KEPMENKES1888/B/SK/IX/1982 1982PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG TATA NIAGA GARAM BERYODIUM
89KEPMENKES1700/B/SK/VIII/19821982KRITERIA PENOLAKAN PENDAFTARAN JENIS TERTENTU MINUMAN KERAS DAN MAKANAN/MINUMAN YANG MENGANDUNG ALKOHOL
90KEPMENDAG505/Kp/XII/82 1982TATA NIAGA IMPOR MAKANAN, MINUMAN DAN BUAH-BUAHAN
91KEPMENPERIN080/DJAI/SK/IV/1982 1982PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERINDUSTRIAN DAN MENTERI KESEHATAN, SERTA MENTRI PERDAGANGAN TENTANG TATA NIAGA GARAM BERYODIUM
92KEPMENDAG37/DAGRI/Lp/KP/IV/1982 1982TATA NIAGA GARAM BERYODIUM
93KEPMENDAG99A/MENKES/SK/III/19821982BERLAKUNYA SISTEM KESEHATAN NASIONAL
94KEPMENKES111981PEMBERIAN REKOMENDASI TERHADAP MAKANAN DAN MINUMAN DITANGGUNG HALAL
95KEPMENKES1147/D/SK/IV/811981LARANGAN PRODUKSI DAN DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL YANG DIGUNAKAN SEBAGAI PELANCAR HAID DAN SEJENISNYA YANG BERISI SIMPLISIA
96KEPMENDAG404/Kp/VI/811981KETENTUAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS
97KEPMENKES415/Menkes/Per/X/1980 1980IMPOR SERA DAN VAKSIN
98KEPMENKES349/MENKES/SK/IX/1980 1980PERUBAHAN LAMPIRAN 3 (TIGA) KEPMENKES NO.65/Menkes/SK/IV/77 DENGAN PENAMBAHAN BAHAN SEBAGAI NARKOTIKA
99KEPMENKES23/MENKES/SK/I/1978 1978PEDOMAN CARA PRODUKSI YANG BAIK UNTUK MAKANAN
100KEPMENPERIN12/M/SK/I/1978 1978PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN LINGKUNGAN SEBAGAI AKIBAT DARI USAHA INDUSTRI
101KEPMENKES440/B/SK/1977 1977MEMBAHARUI PANITIA HIGIENE MAKANAN
102KEPMENDAG005/DAGLU/KP/XI/1977 1977SYARAT-SYARAT PENGIMPORAN BARANG-BARANG JADI MAKANAN DAN MINUMAN
103KEPMENKES570/D/SK/1977 1977LARANGAN MEMPRODUKSI DAN MENGEDARKAN OBAT TRADISIONAL YANG DIPAKAI SECARA INTRAVAGINAL
104KEPMENKES195/MEN.KES/SK/VIII/1977 1977PENETAPAN ALAT-ALAT DAN BAHAN-BAHAN SEBAGAI BARANG DI BAWAH PENGAWASAN
105KEPMENKES65/MENKES/SK/IV/1977 1977PENETAPAN BAHAN-BAHAN LAIN SEBAGAI NARKOTIKA
106KEPMENKES195/MENKES/SK/VIII/1977 1977PENETAPAN ALAT-ALAT DAN BAHAN-BAHAN SEBAGAI BARANG DI BAWAH PENGAWASAN
107KEPMENKES195/MENKES/SK/VIII/1977 1977PENETAPAN ALAT-ALAT DAN BAHAN-BAHAN SEBAGAI BARANG DI BAWAH PENGAWASAN
108KEPMENKES196/MENKES/SK/VIII/1977 1977NARKOTIKA YANG DILARANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PENGOBATAN
109KEPMENKES287/MEN.KES/SK/XI/76 1976PENGIMPORAN, PENYIMPANAN, DAN PENYALURAN BAHAN BAKU OBAT DICABUT DENGAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1148/MENKES/PER/VI/2011 TAHUN 2011
110KEPMENKES28/Men.Kes/SK/XI/76 1976PENGIMPORAN, PENYIMPANAN, DAN PENYALURAN BAHAN BAKU OBAT
111KEPMENKES33148/KAB/176 1976LARANGAN APOTIK DOKTER
112KEPMENKES679/E/SK/1976 1976OBAT BEBAS TERBATAS
113KEPMENKES680/E/SK/1976 1976OBAT BEBAS TERBATAS
114KEPMENKES4871/A/SK/1975 1975SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA TERTIB PANITIA HIGIENE MAKANAN
115KEPMENKES7199/A/SK/74 1974OBAT PENICILIN,STREPTOMYCIN DAN CAMPURAN PENICILIN-STREPTOMYCIN
116KEPMENPERIN314/Kp/VIII/74 1974PEREDARAN, IMPOR DAN EKSPOR OBAT, MAKANAN-MINUMAN, ALAT KECANTIKAN DAN ALAT KESEHATAN
117KEPMENKES8904/A/SK/73 1973PEMBATALAN DAN PENCABUTAN DAFTAR OBAT BEBAS TERBATAS NO.6
118KEPMENKES13239/A/SR/73 1973PERSYARATAN KELENGAKAPAN LABORATORIUM FARMASI PADA PEDAGANG BESAR FARMASI
119KEPMENKES3987/A/SK/73 1973LARANGAN PEDAGANG BESAR FARMASI MENJUAL OBAT LANGSUNG KEPADA DOKTER-DOKTER DAN DOKTER GIGI
120KEPMENKES193/Kab/B.VII/71 1971PEMBUNGKUSAN DAN PENANDAAN OBAT
121KEPMENKES6491/A/SK/711971PEMBATASAN IMPORT JENIS OBAT JADI YANG TELAH CUKUP DIPRODUKSI DI INDONESIA
122KEPMENKES222/A/SK/71 1971SYARAT OBAT DAN BAHAN OBAT YANG MASUK DI INDONESIA DENGAN SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN (CERTIFICATE OF ANALYSIS)
123KEPMENKES8069/A/SK/71 1971PENYALURAN OBAT PRODUKSI FARMASI ASING DI INDONESIA
124KEPMENKES2780/A 1971KEWAJIBAN PENYERTAAN BROSUR DALAM BAHASA INDONESIA PADA PENJUALAN OBAT DAN OBAT BEBAS TERBATAS
125KEPMENKES6739/DirJend/SK/70 1970DAFTAR OBAT TERBATAS NO.4
126KEPMENKES4890/Dir.Jend/SK/68 1968LARANGAN CYCLIZINE DAN BUCLIZINE
127KEPMENKES650/Dir.Jend/SK/67 1967PENIADAAN KETENTUAN LARANGAN PABRIK TIDAK BOLEH MEMBUAT ATAU MEMPRODUKSI OBAT-OBATAN ATAS LISENSI LUAR NEGERI
128KEPMENKES2193/DirJend/SK/67 1967OBAT BEBAS TERBATAS
129KEPMENKES965/B/Pers 1967LARANGAN PRAKTEK DOKTER,DOKTER GIGI, APOTEKER WNA
130KEPMENKES950/Ph/65/b 1965PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PRODUKSI DAN DISTRIBUSI OBAT-OBAT
131KEPMENKES809/Ph/64/B 1964PENYALURAN OBAT KERAS OLEH PEDAGANG BESAR
132KEPMENKES831/Ph/64/B 1964APOTIK HARUS DIPIMPIN OLEH APOTEKER FULL TIMER
133KEPMENKES633.Ph.62.b 1962DAFTAR OBAT KERAS
134KEPMENKES62983/PEMD1960PERATURAN PENDIDIKAN DAN UJIAN ASISTEN APOTEKER