Produk Hukum


BENTUK PERATURAN


Undang-undang Dasar 1945


Undang-undang

NoNomorTahunTentangFile Unduh
15091931LOODWIT ORDONANTIE
23771949BAHAN BERBAHAYA
311970KESELAMATAN KERJA
4101997KETENAGA NUKLIRAN
5192009PENGESAHAN STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTEN ORGANICPOLLUTANTS (KONVENSI STOCKCHOLM TENTANG BAHAN PENCEMAR ORGAANIK YANG PERSISTEN)
6281999PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME
7431999PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
8302002KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
942006PENGESAHAN INTERNATIONAL TREATY ON PLANT GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE (PERJANJIAN MENGENAI SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN UNTUK PANGAN DAN PERTANIAN)
10132010HORTIKULTURA
11512009PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
12492009PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM
13482009KEKUASAAAN KEHAKIMAN
14442009RUMAH SAKIT
15432009KEARSIPAN
16392009KAWASAN EKONOMI KHUSUS
17362009KESEHATAN
18352009NARKOTIKA
19252009PELAYANAN PUBLIK
20242009BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN
21192009PENGESAHAN STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTEN ORGANICPOLLUTANTS (KONVENSI STOCKCHOLM TENTANG BAHAN PENCEMAR ORGAANIK YANG PERSISTEN)
22392008KEMENTERIAN NEGARA
23142008KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
24122008PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
25112008INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
26432007PERPUSTAKAAN
27402007PERSEROAN TERBATAS
28252007PENANAMAN MODAL
29172006PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN
3042006PENGESAHAN INTERNATIONAL TREATY ON PLANT GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE (PERJANJIAN MENGENAI SUMBER DAYA GENETIK TANAMAN UNTUK PANGAN DAN PERTANIAN)
31212004PENGESAHAN CARTAGENA PROTOCOL ON BIOSAFETY
3282004PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG Nomor 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM
3351986PERADILAN TATA USAHA NEGARA
3421986PERADILAN UMUM
3551984PERINDUSTRIAN
3681976PENGESAHAN KONVENSI TUNGGAL NARKOTIKA 1961 BESERTA PROTOKOL YANG MENGUBAHNYA
3781974POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
3811970KESELAMATAN KERJA
3981999PERLINDUNGAN KONSUMEN
40401999PERS
41322000DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
422281949MENJALANKAN PERACIKAN OBAT
43152001MEREK
4481996PENGESAHAN CONVENTION PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 1971 (KONVENSI PSIKOTROPIKA 1971)
4571997PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST ILLICIT TRAFFIC NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCE, 1988 (KONVENSI PBB TENTANG PEMBERNTASAN PEREDARAN GELAP NARKOTIK DAN PSIKOTROPIKA)
465091931LOODWIT ORDONANTIE
4751958KEDUDUKAN HUKUM APOTEK DARURAT
4851999LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT
4952004PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
5051997PSIKOTROPIKA
51431999PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN
524191949ORDONANSI OBAT KERAS
533771949BAHAN BERBAHAYA
54372000PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG MENJADI UNDANG-UNDANG
55332004PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
56322004PEMERINTAHAN DAERAH
57312000DESAIN INDUSTRI
58302002KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
59301999ARBRITASE DAN ALTERNTIF PENYELESAIN SENGKETA
60302000RAHASIA DAGANG
61292000PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
62281999PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME
63242000PERJANJIAN INTERNASIONAL
64242003MAHKAMAH KONSTITUSI
65202001PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
66192002HAK CIPTA
67181959PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO.5 TAHUN 1958 TENTANG KEDUDUKAN HUKUM APOTEK DARURAT SEBAGAI UNDANG-UNDANG
68181999JASA KONSTRUKSI
69182003ADVOKAT
70172003KEUANGAN NEGARA
71172004PENGESAHAN KYOTO PROTOCOL TO UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE (PROTOKOL KYOTO ATAS KONVENSI KERANGKA KERJA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG PERUBAHAN IKLIM)
72142001PATEN
73132003KETENAGAKERJAAN
74101997KETENAGA NUKLIRAN
75101961PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1961 TENTANG BARANG MENJADI UNDANG-UNDANG
7612004PERBENDAHARAN NEGARA

Peraturan Pemerintah

NoNomorTahunTentangPDF
1101983IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
271973PENGAWASAN ATAS PEREDARAN, PENYIMPANAN, DAN PENGGUNAAN PESTISIDA
3411993ANGKUTAN JALAN
4191994PENGELOLAAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN
5181999PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
6851999PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
7642000PERIZINAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR
8742001PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
9262002KESELAMATAN PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF
10272002PENGELOLAAN LIMBAH ZAT RADIO AKTIF
11922010PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI
12902010PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
13712010STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
14612010PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
15592010PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
16582010PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
17532010DISIPLIN PEGAWAI
18442010PREKURSOR
19402010PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
20632009PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
21512009PEKERJAAN KEFARMASIAN
22492009TATA CARA PENINDAKAN DI BIDANG CUKAI
23242009KAWASAN INDUSTRI
24682008TATA CARA PELAKSANAAN HUBUNGAN DAN KERJASAMA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
25602008SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
26382008PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
27292008PERIZINAN PEMANFATAN SUMBER RADIASI PENGION DAN BAHAN NUKLIR
28502007TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH
29412007ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
30392007PENGELOLA UANG NEGARA/DAERAH
31382007PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
32332007KESELAMATAN RADIASI PENGION DAN KEAMANAN SUMBER RADIO AKTIF
33332006PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH
3492006TATA CARA PERMOHONAN PENDAFTARAN DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
3562006PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH
36762005TATA CARA PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PUBLIKASI INFORMASI ATAS PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA
37482005PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
38472005PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1997 TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN RANGKAP
3962005PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH
4022005KONSULTAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
4112005PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI
42372004LARANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK
43272002PENGELOLAAN LIMBAH ZAT RADIO AKTIF
44592001LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT
451012000PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
46292000PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
47282000USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI
48691999LABEL DAN IKLAN PANGAN
49451990PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
50101983IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
5141966PEMBERHENTIAN/PEMBERHENTIAN SEMENETARA PEGAWAI NEGERI
52721998PENGAMANAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN
53642000PERIZINAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR
54282004KEAMANAN, MUTU, DAN GIZI PANGAN
55191994PENGELOLAAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN
56142005TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA / DAERAH
572015JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
58992000KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
59982000PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
60972000FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
6192003WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
62851999PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
63742001PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
6471973PENGAWASAN ATAS PEREDARAN, PENYIMPANAN, DAN PENGGUNAAN PESTISIDA
65682002KETAHANAN PANGAN
66582001PEMBINAAN & PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
67572001BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL
68542003PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 97 TAHUN 2000 TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
69411993ANGKUTAN JALAN
70321991IMPOR BAHAN BAKU ATAU PRODUK TERTENTU YANG DILINDUNGI PATEN BAGI PRODUKSI OBAT DI DALAM NEGERI
71321996TENAGA KESEHATAN
72302000PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
73262002KESELAMATAN PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF
74192003PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN
75181999PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
76171986KEWENANGAN, PENGATURAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI
77132002PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 100 TAHUN 200 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL
78131995IZIN USAHA INDUSTRI
79122002PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
80112002PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 2000 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
811022000STANDARDISASI NASIONAL
821002000PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL
83101966WAJIB SIMPAN RAHASIA KEDOKTERAN
8411961PENENTUAN PERUSAHAAN DAGANG MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN AKAN NASIONALISASI
8511980KETENTUAN PENANAMAN PAPAVER, KOKA, DAN GANJA

Peraturan Presiden

NoNomorTahunTentang
1702012PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
2112005PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI
3122005PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
4522005PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
5642005PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
6472009PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA
7242010KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA
8912011PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA
9922011PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA
1052004PEMBENTUKAN TIM PENILAI AKHIR PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN ESELON I
11762012PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH TERHADAP OBAT ANTIVIRAL DAN ANTIRETROVIRAL
12702012PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
13352012PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENGGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
14332012JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
15922011PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA
16912011PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA
17732011PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
18352011PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH
19322011MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025
20232010BADAN NARKOTIKA NASIONAL
21812010GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010-2025
22542010PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
23392010KOMISI KEAMANAN HAYATI PRODUK REKAYASA GENETIK
24372010SYARAT DAN CARA PENCATATAN PENGALIHAN PATEN
25362010DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL
26242010KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA
27162010PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM PIDATO RESMI PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN SERTA PEJABAT NEGARA LAINNYA
2852010RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2010-2014
29472009PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA
30102008PENGGUNAAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
311062007LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
32942007PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN ATAS PENGADAAN DAN PENYALURAN BAHAN OBAT, OBAT SPESIFIK DAN ALAT KESEHATAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI OBAT
33772007DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL
34522007TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN
35472007TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
36432007TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
3712007PENGESAHAN, PENGUNDANGAN, DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
38122006TUNJANGAN UMUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
39642005PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
40522005PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
41202005TATA CARA PERMOHONAN, PEMERIKSAAN, DAN PENYELESAIAN BANDING MEREK
42122005PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
43112005PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI
4452004PEMBENTUKAN TIM PENILAI AKHIR PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN ESELON I

Keputusan Presiden

NoNomorTahunTentang
11642000KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI MUDA
21652000KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN
31032001KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
41102001UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
532002PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
652002UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
7462002PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
8482002PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
992004PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
10112004PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 20
1132002PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
121652000KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN
131642000KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI MUDA
14161987PENYEDERHANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI
151102001UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
16112004PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMENSEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2003
171032001KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

Peraturan Menteri

NoPeraturanNomorTahunTentang
1PERMENDAG13/M-DAG/PER/3/20122012KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR
2PERMENPERIN20/M-IND/PER/2/20122012PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PRODUK MELAMIN - PERLENGKAPAN MAKAN DAN MINUM SECARA WAJIB
3PERMENKEU213/PMK.011/20112011PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
4PERMENKES1199/MENKES/PER/X/2004 2004PEDOMAN PENGADAAN TENAGA KESEHATAN DENGAN PERJANJIAN KERJA DI SARANA KESEHATAN MILIK PEMERINTAH
5PERMENKES168/MENKES/PER/II/2005 2005PREKURSOR FARMASI
6PERMENKEU591/PMK.010/2004 2004PROGRAM HARMONISASI TARIF BEA MASUK 2005-2010 UNTUK PRODUK PERTANIAN PERIKANAN PERTAMBANGAN KERAMIK BESI DAN BAJA
7PERMENKES1148/MENKES/PER/VI/20112011PEDAGANG BESAR FARMASI
8PERMENKES2052/MENKES/PER/X/20112011IZIN PRAKTIK DAN PELAKSANAAN PRAKTIK KEDOKTERAN
9PERMENKES1796/MENKES/PER/VIII/20112011REGISTRASI TENAGA KESEHATAN
10PERMENKES889/MENKES/PER/V/20112011REGISTRASI, IZIN PRAKTIK, DAN IZIN KERJA TENAGA KEFARMASIAN
11PERMENKES342014PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1148/MENKES/PER/VI/2011 TENTANG PEDAGANG BESAR FARMASI
12PERMENKES302014STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS
13PERMENKES262014RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR
14PERMENKES302013PENCANTUMAN INFORMASI KANDUNGAN GULA, GARAM DAN LEMAK SERTA PESAN KESEHATAN UNTUK PANGAN OLAHAN DAN PANGAN SIAP SAJI
15PERMENKES282013PENCANTUMAN PERINGATAN KESEHATAN DAN INFORMASI KESEHATAN PADA KEMASAN PRODUK TEMBAKAU
16PERMENKES162013PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1799/MENKES/PER/XII/2010 TENTANG INDUSTRI FARMASI
17PERMENKES162013PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1799/MENKES/PER/XII/2010 TENTANG INDUSTRI FARMASI
18PERMENKES102013IMPOR DAN EKSPOR NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI
19PERMENKES22013KEJADIAN LUAR BIASA KERACUNAN PANGAN
20PERMENPAN802012PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH
21PERMENDAG60/M-DAG/PER/9/20122012PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMENDAG NOMOR 30/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA
22PERMENDAG59/M-DAG/PER/9/20122012PERUBAHAN ATAS PERMENDAG NOMOR 27/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPOR (API)
23PERMENDAG54/M-DAG/PER/8/20122012PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 43/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG PENGADAAN, PENGEDARAN, PENJUALAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL
24PERMENKES342012BATAS MAKSIMUM MELAMIN DALAM PANGAN
25PERMENPERIN71/M-IND/PER/7/20122012PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL
26PERMENKES332012BAHAN TAMBAHAN PANGAN
27PERMENDAG47/M-DAG/PER/7/20122012KETENTUAN EKSPOR PREKURSOR NON FARMASI
28PERMENKEU113/PMK.05/20122012PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
29PERMENDAG38/M-DAG/PER/6/20122012PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 30/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA
30PERMENPAN252012PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
31PERMENPAN312012PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SECARA ONLINE
32PERMENESDM122012PENGENDALIAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK
33PERMENPAN282012PEDOMAN TELAAHAN SEJAWAT HASIL AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
34PERMENDAG30/M-DAG/PER/5/20122012KETENTUAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA
35PERMENDAG27/M-DAG/PER/5/20122012KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPOR (API)
36PERMENDAG15/M-DAG/PER/3/20122012PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 43/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG KETENTUAN PENGADAAN, PENGEDARAN, PENJUALAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL
37PERMENDAG13/M-DAG/PER/3/20122012KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR
38PERMENPERIN49/M-IND/PER/3/20122012PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) SECARA WAJIB
39PERMENDAG11/M-DAG/PER/3/20122012PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 43/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG KETENTUAN PENGADAAN, PENGEDARAN, PENJUALAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL
40PERMENPERIN20/M-IND/PER/2/20122012PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PRODUK MELAMIN - PERLENGKAPAN MAKAN DAN MINUM SECARA WAJIB
41PERMENKES72012REGISTRASI OBAT TRADISIONAL
42PERMENKES62012INDUSTRI DAN USAHA OBAT TRADISIONAL
43PERMENPAN12012PEDOMAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
44PERMENKEU213/PMK.011/20112011PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
45PERMENKES2415/MENKES/PER/XII/2011REHABILIITASI MEDIS PECANDU, PENYALAHGUNA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
46PERMENKES2406/MENKES/PER/XII/20112011PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN ANTIBIOTIK
47PERMENKES2052/MENKES/PER/X/20112011IZIN PRAKTIK DAN PELAKSANAAN PRAKTIK KEDOKTERAN
48PERMENDAG23/M-DAG/PER/9/2011 2011PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 44/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG PENGADAAN, DISTRIBUSI DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA
49PERMENKES1796/MENKES/PER/VIII/20112011REGISTRASI TENAGA KESEHATAN
50PERMENKES1148/MENKES/PER/VI/20112011PEDAGANG BESAR FARMASI
51PERMENKES1096/MENKES/PER/VI/20112011HIGIENE SANITASI JASABOGA
52PERMENKES1031/MENKES/PER/V/20112011BATAS MAKSIMUM CEMARAN RADIOAKTIF DALAM PANGAN
53PERMENKES889/MENKES/PER/V/20112011REGISTRASI, IZIN PRAKTIK, DAN IZIN KERJA TENAGA KEFARMASIAN
54PERMENTAN24/Permentan/SR.140/4/20112011SYARAT DAN TATACARA PENDAFTARAN PESTISIDA
55PERMENPERIN35/M-IND/PER/3/20112011PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN MAKANAN SECARA WAJIB
56PERMENDAG53/M-DAG/PER/12/2010 2010PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN 43/M-DAG/PER/9/2009 TENTANG KETENTUAN PENGADAAN, PENGEDARAN, PENJUALAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL
57PERMENKES1787/MENKES/PER/XII/20102010IKLAN DAN PUBLIKASI PELAYANAN KESEHATAN
58PERMENKES1799/MENKES/PER/XII/20102010INDUSTRI FARMASI
59PERMENKES1176/MENKES/PER/VIII/2010 2010NOTIFIKASI KOSMETIKA
60PERMENKES1175/MENKES/PER/VIII/2010 2010IZIN PRODUKSI KOSMETIKA
61PERMENPAN212010KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
62PERMENKES492/MENKES/PERIV/20102010PERSYARATAN KUALITAS AIR MINUM
63PERMENPERIN24/M-IND/PER/2/20122010PENCANTUMAN LOGO TARA PANGAN DAN KODE DAUR ULANG PADA KEMASAN PANGAN DARI PLASTIK
64PERMENKESHK.02.02/MENKES/068/I/2010 2010KEWAJIBAN MENGGUNAKAN OBAT GENERIK DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH
65PERMENPERIN01/M-IND/PER/1/20102010PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) SECARA WAJIB
66PERMENDAG44/M-DAG/PER/9/2009 2009PENGADAAN, DISTRIBUSI DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA
67PERMENDAG43/M-DAG/PER/9/2009 2009PENGADAAN, PENGEDARAN, PENJUALAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL
68PERMENKES701/MENKES/PER/VIII/20092009PANGAN IRADIASI
69PERMENKES1120/MENKES/PER/XII/2008 2008PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1010/MENKES/PER/XI/2008 TENTANG REGISTRASI OBAT
70PERMENKES1010/MENKES/PER/XI/2008 2008REGISTRASI OBAT
71PERMENLH32008TATA CARA PEMBERIAN SIMBOL DAN LABEL BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
72PERMENTAN07/Permentan/SR.140/2/20072007SYARAT DAN TATACARA PENDAFTARAN PESTISIDA
73PERMENDAG15/M-DAG/PER/3/2006 2006PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IMPOR, PENGEDARAN DAN PENJUALAN, DAN PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL
74PERMENPERIN42/M-IND/PER/11/2005 2005PENGOLAHAN, PENGEMASAN DAN PELABELAN GARAM BERIODIUM
75PERMENKES524/MENKES/PER/IV/2005 2005PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 988/MENKES/SK/VIII/2004 TENTANG PENCANTUMAN NAMA GENERIK PADA LABEL OBAT
76PERMENKES168/MENKES/PER/II/2005 2005PREKURSOR FARMASI
77PERMENKEU591/PMK.010/2004 2004PROGRAM HARMONISASI TARIF BEA MASUK 2005-2010 UNTUK PRODUK PERTANIAN PERIKANAN PERTAMBANGAN KERAMIK BESI DAN BAJA
78PERMENKES1199/MENKES/PER/X/2004 2004PEDOMAN PENGADAAN TENAGA KESEHATAN DENGAN PERJANJIAN KERJA DI SARANA KESEHATAN MILIK PEMERINTAH
79PERMENKES988/MENKES/SK/VIII/2004 2004PENCANTUMAN NAMA GENERIK PADA LABEL OBAT

Keputusan Menteri

NoPeraturanNomorTahunTentang
1KEPMENKES22016PENYELENGGARAAN UJI MUTU OBAT PADA INSTALASI FARMASI PEMERINTAH
2KEPMENKEU661/KM.1/20142014PEMBENTUKAN TIM TARIF TAHUN ANGGARAN 2014
3KEPMENKES194/MENKES/SK/VI/20122012PENUNJUKAN LABORATORIUM PEMERIKSAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTRAPIKA
4KEPMENKES092/MENKES/SK/II/20122012HARGA ECERAN TERTINGGI OBAT GENERIK TAHUN 2012
5KEPMEN232011TIM KOORDINASI JEJARING KEAMANAN PANGAN NASIONAL
6KEPMENTAN24/Permentan/SR.140/4/20112011SYARAT DAN TATACARA PENDAFTARAN PESTISIDA
7KEPMENKES632/MENKES/SK/III/20112011HARGA ECERAN TERTINGGI OBAT GENERIK TAHUN 2011
8KEPMENKES059/MENKES/SK/I/20112011PEDOMAN PENGELOLAAN OBAT DAN PERBEKALAAN KESEHATAN PADA PENANGGULANGAN BENCANA
9KEPMENKESHK.03.01/MENKES/159/I/2010 2010PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN OBAT GENERIK DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH
10KEPMENKESHK.03.01/MENKES/146/I/2010 2010HARGA OBAT GENERIK
11KEPMENKES923/Menkes/SK/X2009PETUNJUK TEKNIS LABORATORIUM PEMERIKSA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA PROJUSTITIA
12KEPMENTAN42/Permentan/SR.140/5/20072007PENGAWASAN PESTISIDA
13KEPMENKES381/MENKES/SK/III/20072007KEBIJAKAN OBAT TRADISIONAL NASIONAL
14KEPMENKES224/MENKES/SK/II/2007 2007SPESIFIKASI TEKNIS MAKANAN PENDAMPING AIR SUSU IBU (MP-ASI)
15KEPMENKES370/MENKES/SK/V/2006 2006PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENKES NO 314/MENKES/SK/V/2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENCANTUMAN NAMA GENERIK PADA LABEL OBAT
16KEPMENKES314/MENKES/SK/V/20062006PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 068/SK/II/2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENCANTUMAN NAMA GENERIK PADA LABEL OBAT
17KEPMENKES189/MENKES/SK/III/2006 2006KEBIJAKAN OBAT NASIONAL
18KEPMENKES069/MENKES/SK/II/2006 2006PENCANTUMAN HARGA ECERAN TERTINGGI PADA LABEL OBAT
19KEPMENKES068/MENKES/SK/ll/2006 2006PEDOMAN PELAKSANAAN PENCANTUMAN NAMA GENERIK PADA LABEL OBAT
20KEPMENKEU2/KMK.01/2005 2005PEMBERIAN TUNJANGAN FUNGSIONAL DOKTER/DOKTER GIGI, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN
21KEPMENKES264A/MENKES/SKB/VII/20032003TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN DIBIDANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
22KEPMENDAG818/MPP/KEP/12/20022002PENUNJUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK, LABORATORIUM PENGUJI DAN LEMBAGA INSPEKSI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN SNI WAJIB
23KEPMENTAN45/Permentan/SR.140/10/20092009SYARAT DAN TATACARA PENDAFTARAN PESTISIDA
24KEPMENKES1351MENKESSKXII20042004PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1173/MENKES/SK/X/1998 TENTANG PENUNJUKAN LABORATORIUM PEMERIKSAAN PSIKOTROPIKA DAN NARKOTIKA
25KEPMENKES1197/MENKES/SK/X/2004 2004STANDAR PELAYANAN FARMASI DI RUMAH SAKIT
26KEPMENDAG651/MPP/Kep/10/2004 2004PERSYARATAN TEKNIS DEPOT AIR MINUM DAN PERDAGANGANNYA
27KEPMENPERIN647/Mpp/Kep/10/2004 2004KETENTUAN IMPOR PREKURSOR
28KEPMENKES633/Menkes/SK/IV/2000 2000PEMBENTUKAN GUDANG PERBEKALAN KESEHATAN DI BIDANG FARMASI DI KABUPATEN/KOTA TERTENTU
29KEPMENPERIN62/MPP/Kep/2/2004 2004PEDOMAN CARA UJI KANDUNGAN KADAR NIKOTIN DAN TAR ROKOK
30KEPMENKES56/Menkes/SK/I/2000 2000PEDOMAN PELAKSANAAN UJI KLINIK OBAT TRADISIONAL
31KEPMENKES450/MENKES/SK/IV/2004 2004PEMBERIAN AIR SUSU IBU (ASI) SECARA EKSKLUSIF PADA BAYI DI INDONESIA
32KEPMENPAN42/KEP/M.PAN/12/2000 2000JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR KESEHATAN DAN ANGKA KREDITNYA
33KEPMENKES1755/Menkes-Kesos/SK/XII/2000 2000TULISAN PERINGATAN KESEHATAN PADA LABEL ROKOK
34KEPMENKES1452/MENKES/SK/X/2003 2003FORTIFIKASI TEPUNG TERIGU
35KEPMENKES1426/MENKES/SK/XV/2002 2002PEDOMAN PENGELOLAAN OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
36KEPMENKES1412/MENKES/SK/XI/2002 2002PEDOMAN TEKNIS PENGADAAN OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DASAR
37KEPMENKES1411/MENKES/SK/XI/2002 2002PEDOMAN EVALUASI PENGELOLAAN OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
38KEPMENKES1365.A/MENKES/SK/XI/2002 2002PENGGUNAAN OBAT OPIOID DALAM PENATALAKSANAAN NYERI
39KEPMENKES1332/MENKES/SK/X/2002 2002PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR.922/MENKES/PER/X/1993 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTIK
40KEPMENKES1331/Menkes/SK/X/2002 2002PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 167/KAB/B.VIII/1972 TENTANG PEDAGANG ECERAN OBAT
41KEPMENKES1076/MENKES/SK/VII/2003 2003PENYELENGGARAAN PENGOBATAN TRADISIONAL

PERKA BPOM

NoNomorTahunTentang
1HK.03.1.23.12.10.121232010PEDOMAN DOKUMEN INFORMASI PRODUK
2HK.03.42.06.10.4556 2010PETUNJUK OPERASIONAL PEDOMAN CARA PEMBUATAN KOSMETIK YANG BAIK
3HK.03.1.23.07.11.66622011PERSYARATAN CEMARAN MIKROBA DAN LOGAM BERAT DALAM KOSMETIKA
4HK.03.1.23.08.11.073312011METODE ANALISIS KOSMETIKA
5HK.03.1.23.12.11.100522011PENGAWASAN PRODUKSI DAN PEREDARAN KOSMETIKA
6HK.03.1.23.12.11.106892011BENTUK DAN JENIS SEDIAAN KOSMETIKA TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI KOSMETIKA YANG MEMILIKI IZIN PRODUKSI GOLONGAN B
7HK.03.1.23.12.11.107192011TATA CARA PEMUSNAHAN KOSMETIKA
8HK.00.06.51.04752005PEDOMAN PENCANTUMAN INFORMASI NILAI GIZI PADA LABEL PANGAN
9HK.00.06.1.52.6635 2007LARANGAN PENCANTUMAN INFORMASI BEBAS BAHAN TAMBAHAN PANGAN PADA LABEL DAN IKLAN PANGAN
10HK.00.06.1.0256 2008LARANGAN PENAMBAHAN VITAMIN K DALAM PRODUK SUSU
11152016PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 39 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
12112016PEDOMAN PENERAPAN HIGIENE SANITASI DAN DOKUMENTASI PADA INDUSTRI KOSMETIKA GOLONGAN B
1392016ACUAN LABEL GIZI
14132016PENGAWASAN KLAIM PADA LABEL DAN IKLAN PANGAN OLAHAN
1572016PEDOMAN PENGELOLAAN OBAT-OBAT TERTENTU YANG SERING DISALAHGUNAKAN
16122016PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN
17102016PENGGUNAAN BAHAN PENOLONG GOLONGAN ENZIM DAN GOLONGAN PENJERAP ENZIM DALAM PENGOLAHAN PANGAN
1882016PERSYARATAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN CAMPURAN
1962016PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
2052016PENARIKAN DAN PEMUSNAHAN OBAT TRADISIONAL YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN
2142016KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
2232016PEDOMAN PELAKSANAAN TINDAKAN PENGAMANAN SETEMPAT DALAM PENGAWASAN PEREDARAN OBAT DAN MAKANAN DI SARANA PRODUKSI, PENYALURAN, DAN PELAYANAN OBAT DAN MAKANAN
2322016PEDOMAN TEKNIS PENGAWASAN PERIKLANAN PANGAN OLAHAN
2412016PEDOMAN TEKNIS PENGAWASAN IKLAN KOSMETIKA
25182015PERSYARATAN TEKNIS BAHAN KOSMETIKA
26172015PEDOMAN PENILAIAN PRODUK BIOSIMILAR
27252015PEDOMAN PENYELENGGARAAN BULAN KEAMANAN PANGAN NASIONAL
28242015PEDOMAN PENGEMBANGAN DESA PANGAN AMAN
29232015PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
30222015UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
31212015TATA LAKSANA PERSETUJUAN UJI KLINIK
32202015STANDAR SARANA DAN PRASARANA KANTOR DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
33192015PERSYARATAN TEKNIS KOSMETIKA
34162015TATA LAKSANA DAN PENILAIAN OBAT PENGEMBANGAN BARU
35152015TATA CARA PELAKSANAAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN TERTENTU DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
36142015PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN RISIKO KEAMANAN PANGAN DI INDUSTRI FORMULA BAYI, FORMULA LANJUTAN, DAN FORMULA PERTUMBUHAN
37132015PENGAWASAN PEMASUKAN BAHAN OBAT DAN MAKANAN KE DALAM WILAYAH INDONESIA
38122015PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN KE DALAM WILAYAH INDONESIA
39102015LOGO BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
4092015PENGAWASAN TAKARAN SAJI PANGAN OLAHAN
4182015PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA ATAS BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
4272015PENGGUNAAN AMONIUM SULFAT SEBAGAI BAHAN PENOLONG DALAM PROSES PENGOLAHAN NATA DE COCO
4362015PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PRATAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
4452015PEDOMAN CARA RITEL PANGAN YANG BAIK DI PASAR TRADISIONAL
4542015PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
4622015RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2015-2019
47172014PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.03.1.23.07.11.6662 TAHUN 2011 TENTANG PERSYARATAN CEMARAN MIKROBA DAN LOGAM BERAT DALAM KOSMETIKA
48162014PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.03.1.23.07.11.6664 TAHUN 2011 TENTANG PENGAWASAN KEMASAN PANGAN
49152014PEDOMAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
50142014ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
51132014PEDOMAN UJI KLINIK OBAT HERBAL
52122014PERSYARATAN MUTU OBAT TRADISIONAL
53112014TATA CARA SERTIFIKASI CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK
54102014LARANGAN MEMPRODUKSI DAN MENGEDARKAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN YANG MENGANDUNG TUMBUHAN COPTIS SP, BERBERIS SP, MAHONIA SP, CHELIDONIUM MAJUS, PHELLODENDRON SP, ARCANGELICA FLAVA, TINOSPORAE RADIX, DAN CATARANTHUS ROSEUS.
5592014TATA LAKSANA PERSETUJUAN UJI KLINIK
5672014PEDOMAN UJI TOKSISITAS NONKLINIK SECARA IN VIVO
5742014BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN PEMANIS
5852014PEDOMAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DAN PRATAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
5932014PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.03.1.52.08.11.07235 TAHUN 2011 TENTANG PENGAWASAN FORMULA BAYI DAN FORMULA BAYI UNTUK KEPERLUAN MEDIS KHUSUS
6022014PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.03.1.23.08.11.07517 TAHUN 2011 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS BAHAN KOSMETIKA
6112014KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
62452013UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
63442013PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.03.1.23.12.10.12459 TAHUN 2010 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS KOSMETIKA
64432013PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.03.1.5.12.11.09956 TAHUN 2011 TENTANG TATA LAKSANA PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN
65422013PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.03.1.5.12.11.09955 TAHUN 2011 TENTANG PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN
66412013PENGAWASAN PRODUK TEMBAKAU YANG BEREDAR, PENCANTUMAN PERINGATAN KESEHATAN DALAM IKLAN DAN KEMASAN PRODUK TEMBAKAU, DAN PROMOSI
67402013PEDOMAN PENGELOLAAN PREKURSOR FARMASI DAN OBAT MENGANDUNG PREKURSOR FARMASI
68392013STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
69382013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN ANTIOKSIDAN
70372013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN PEWARNA
71362013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN PENGAWET
72352013TATA CARA SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN OBAT TRADISIONAL YANG BAIK
73342013PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.03.1.23.12.10.11983 TAHUN 2010 TENTANG KRITERIA DAN TATA CARA PENGAJUAN NOTIFIKASI KOSMETIKA
74332013PENGAWASAN MINUMAN KHUSUS IBU HAMIL DAN/ATAU IBU MENYUSUI
75322013PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN ANALISA HASIL PENGAWASAN DALAM RANGKA IMPOR DAN EKSPOR NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR FARMASI
76312013PENGAWASAN FORMULA PERTUMBUHAN
77292013RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2010-2014
78282013PENGAWASAN PEMASUKAN BAHAN OBAT, BAHAN OBAT TRADISIONAL, BAHAN SUPLEMEN KESEHATAN, DAN BAHAN PANGAN KE DALAM WILAYAH INDONESIA
79262013PENGAWASAN PANGAN IRADIASI
80252013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN PENINGKAT VOLUME
81242013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN PENSTABIL
82232013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN PENGUAT RASA
83222013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN PEMBUIH
84212013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN PERETENSI WARNA
85202013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN PENGEMULSI
86192013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN PEMBENTUK GEL
87182013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN SEKUESTRAN
88172013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN GAS UNTUK KEMASAN
89162013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN GARAM PENGEMULSI
90152013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN PENGENTAL
91142013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN PROPELAN
92132013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN ANTIBUIH
93122013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN PELAPIS
94112013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN PENGEMBANG
95102013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN BAHAN ANTIKEMPAL
9692013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN PENGERAS
9782013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN PENGATUR KEASAMAN
9872013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN PERLAKUAN TEPUNG
9962013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN PEMBAWA
10052013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN HUMEKTAN
10142013BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN BAHAN PENGKARBONASI
10232013PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.03.1.23.10.11.08481 TAHUN 2011 TENTANG KRITERIA DAN TATA LAKSANA REGISTRASI OBAT
10322013PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA YANG DISALAHGUNAKAN DALAM PANGAN
10412013PENERAPAN PENDAFTARAN PANGAN OLAHAN SECARA ELEKTRONIK (E-REGISTRATION PANGAN OLAHAN)
105HK.03.1.34.11.12.75422012PEDOMAN TEKNIS CARA DISTRIBUSI OBAT YANG BAIK
106HK.03.1.52.08.12.55452012BATAS MAKSIMUM NITRIT DALAM SARANG BURUNG WALET
107HK.03.1.23.06.12.36972012PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.03.1.23.08.11.07517 TAHUN 2011 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS BAHAN KOSMETIKA
108HK.03.1.23.05.12.34282012LARANGAN MEMPRODUKSI DAN MENGEDARKAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN MAKANAN YANG MENGANDUNG TUMBUHAN PAUSINYSTALIA YOHIMBE
109HK.03.1.23.04.12.22082012PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN SUB SEKTOR INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN BIDANG KEAMANAN PANGAN
110HK.03.1.23.04.12.22072012TATA CARA PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
111HK.03.1.23.04.12.22052012PEDOMAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
112HK.04.1.33.02.12.08832012DOKUMEN INDUK INDUSTRI FARMASI DAN INDUSTRI OBAT TRADISIONAL
113HK.03.1.23.03.12.15642012PENGAWASAN PELABELAN PANGAN PRODUK REKAYASA GENETIK
114HK.03.1.23.03.12.15632012PEDOMAN PENGKAJIAN KEAMANAN PANGAN PRODUK REKAYASA GENETIK
115HK.03.1.23.02.12.12482012KRITERIA DAN TATA CARA PENARIKAN OBAT TRADISIONAL YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN
116HK.03.1.23.12.11.107202011PEDOMAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK UNTUK FORMULA BAYI DAN FORMULA LANJUTAN BENTUK BUBUK
117HK.03.1.23.12.11.107192011TATA CARA PEMUSNAHAN KOSMETIKA
118HK.03.1.23.12.11.106902011PENERAPAN FARMAKOVIGILANS BAGI INDUSTRI FARMASI
119HK.03.1.23.12.11.106892011BENTUK DAN JENIS SEDIAAN KOSMETIKA TERTENTU YANG DAPAT DIPRODUKSI OLEH INDUSTRI KOSMETIKA YANG MEMILIKI IZIN PRODUKSI GOLONGAN B
120HK.03.1.23.12.11.10217 2011OBAT WAJIB UJI EKIVALENSI
121HK.03.1.23.12.11.10569 2011PEDOMAN CARA RITEL PANGAN YANG BAIK
122HK.03.1.23.12.11.100522011PENGAWASAN PRODUKSI DAN PEREDARAN KOSMETIKA
123HK.03.1.23.12.11.100512011MEKANISME MONITORING EFEK SAMPING KOSMETIKA
124HK.03.1.23.12.11.100502011TATA CARA PENGELOLAAN DAN TINDAK LANJUT PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
125HK.04.1.33.12.11.099372011TATA CARA SERTIFIKASI CARA PEMBUATAN OBAT YANG BAIK
126HK.03.1.23.11.11.096052011PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.00.06.51.0475 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENCANTUMAN INFORMASI NILAI GIZI PADA LABEL PANGAN
127HK.03.1.23.10.11.084812011KRITERIA DAN TATA LAKSANA REGISTRASI OBAT
128HK.03.1.23.08.11.074562011TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
129HK.03.1.23.08.11.073312011METODE ANALISIS KOSMETIKA
130HK.03.1.52.08.11.072352011PENGAWASAN FORMULA BAYI DAN FORMULA BAYI UNTUK KEPERLUAN MEDIS KHUSUS
131HK.03.1.23.07.11.66642011PENGAWASAN KEMASAN PANGAN
132HK.03.1.23.07.11.66622011PERSYARATAN CEMARAN MIKROBA DAN LOGAM BERAT DALAM KOSMETIKA
133HK.03.1.23.06.11.56292011PERSYARATAN TEKNIS CARA PEMBUATAN OBAT TRADISIONAL YANG BAIK
134HK.04.1.03.11.017992011JADWAL RETENSI ARSIP BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
135HK.03.1.23.12.10.121232010PEDOMAN DOKUMEN INFORMASI PRODUK
136HK. 03.1.23.06.10.51662010PENCANTUMAN INFORMASI ASAL BAHAN TERTENTU, KANDUNGAN ALKOHOL, DAN BATAS KEDALUWARSA PADA PENANDAAN/LABEL OBAT, OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN MAKANAN, DAN PANGAN
137HK.03.42.06.10.4556 2010PETUNJUK OPERASIONAL PEDOMAN CARA PEMBUATAN KOSMETIK YANG BAIK
138HK.00.06.1.52.4011 2009PENETAPAN BATAS MAKSIMUM CEMARAN MIKROBA DAN KIMIA DALAM MAKANAN
139HK.00.05.1.55.16212009PENGAWASAN PEMASUKAN BAHAN KEMASAN PANGAN
140HK.00.05.23.44152008PEMBERLAKUAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
141HK.00.05.42.29962008PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT TRADISIONAL
142HK.00.06.1.0256 2008LARANGAN PENAMBAHAN VITAMIN K DALAM PRODUK SUSU
143HK.00.06.52.0100 2008PENGAWASAN PANGAN OLAHAN ORGANIK
144HK.00.06.1.52.6635 2007LARANGAN PENCANTUMAN INFORMASI BEBAS BAHAN TAMBAHAN PANGAN PADA LABEL DAN IKLAN PANGAN
145HK.00.05.42.65752007LARANGAN PENGGUNAAN BENZIL PIPERAZIN DALAM SUPLEMEN MAKANAN
146HK.00.05.41.2803 2005LARANGAN OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG CINCHONAE CORTEX ATAU ARTEMISIAE FOLIUM
147HK.00.05.3.18182005PEDOMAN UJI BIOEKIVALENSI
148HK.00.05.41.1384 2005KRITERIA DAN TATA LAKSANA PENDAFTARAN OBAT TRADISIONAL OBAT HERBAL TERSTANDAR DAN FITOFARMAKA
149HK.00.05.41.1381 2005TATA LAKSANA PENDAFTARAN SUPLEMEN MAKANAN
150HK.00.06.51.04752005PEDOMAN PENCANTUMAN INFORMASI NILAI GIZI PADA LABEL PANGAN

KEPKA BPOM

NONomorTahunTentang
1HK.00.05.4.3870 2003PEDOMAN CARA PEMBUATAN KOSMETIKA YANG BAIK
2HK.00.06.42.02552006PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN ALPHA HYDROXY ACID (AHA) DALAM KOSMETIK
3HK.00.05.5.00617 2001PEMBERLAKUAN KODEKS MAKANAN INDONESIA 2001
4HK.00.05.23.3644 2004KETENTUAN POKOK PENGAWASAN SUPLEMEN MAKANAN
5HK.00.05.1.4057 2004BATAS MAKSIMUM AFLATOKSIN DALAM PRODUK PANGAN
6HK.00.05.52.62912007ACUAN LABEL GIZI PRODUK PANGAN
7HK.00.05.52.6581 2007PENGGUNAAN CHITOSAN DALAM PRODUK PANGAN
8HK 00.05.4.03960 2001LARANGAN PRODUKSI DAN DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN MAKANAN YANG MENGANDUNG TANAMAN ARISTOLOCHIA SP
9HK 00.05.4.03961 2001LARANGAN PRODUKSI DAN DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN MAKANAN YANG MENGANDUNG TANAMAN EPHEDRA
10HK.00.05.4.02647 2002LARANGAN PEREDARAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN MAKANAN YANG MENGANDUNG TANAMAN KAVA-KAVA
11HK.06.02.23.2.11.009032011OPERASIONALISASI PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN MUTU (QUALITY MANAGEMENT SYSTEM) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
12HK.04.1.21.11.10.107512010LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
13HK.07.24.1.09.10.85662010PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI
14HK.00.06.74.3496 2009KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
15HK.00.06.331.3.1655 2009PENETAPAN PROSEDUR PELULUSAN BETS/LOT RELEASE VAKSIN UNTUK MANUSIA
16HK.00.05.23.44162008PENETAPAN TINGKAT LAYANAN (SERVICE LEVEL ARRANGEMENT) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
17HK.00.05.23.37462008PENUNJUKKAN DAN PENUGASAN PEJABAT BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SEBAGAI CONTACT PERSON
18HK.00.05.21.17322008GRAND STRATEGY BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
19HK.00.05.52.6581 2007PENGGUNAAN CHITOSAN DALAM PRODUK PANGAN
20HK.00.05.52.62912007ACUAN LABEL GIZI PRODUK PANGAN
21KEP - 49/BC/20062006PENGAWASAN IMPOR DAN EKSPOR OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK, PRODUK KOMPLEMEN/SUPLEMEN MAKANAN, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA (PKRT) DAN MAKANAN
22HK.00.06.42.02552006PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN ALPHA HYDROXY ACID (AHA) DALAM KOSMETIK
23HK.00.05.3.021522002PENERAPAN PEDOMAN CARA PEMBUATAN OBAT YANG BAIK
24HK.00.05.51.029612001PENDAFTARAN PRODUK PANGAN IMPOR TERBATAS
25HK.00.05.4.3043 2003PENANDAAN KHUSUS PADA OBAT TRADISIONAL YANG DIGUNAKAN UNTUK PENDERITA KENCING MANIS
26HK.00.05.23.0081 2003TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
27HK.00.05.21.42312004PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 02001/SK/KBPOM TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
28HK.00.05.1.4057 2004BATAS MAKSIMUM AFLATOKSIN DALAM PRODUK PANGAN
2902001/SK/KBPOM2001ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
30PO.01.01.31.036602002PENGATURAN KHUSUS PENYALURAN DAN PENYERAHAN BUPRENORFIN
31HK.00.05.5.00617 2001PEMBERLAKUAN KODEKS MAKANAN INDONESIA 2001
32HK.00.05.4.3870 2003PEDOMAN CARA PEMBUATAN KOSMETIKA YANG BAIK
33HK.00.05.4.2411 2004KETENTUAN POKOK PENGELOMPOKAN DAN PENANDAAN OBAT BAHAN ALAM INDONESIA
34HK.00.05.4.02647 2002LARANGAN PEREDARAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN MAKANAN YANG MENGANDUNG TANAMAN KAVA-KAVA
35HK.00.05.4.01552003PENANDAAN KHUSUS DAN PERIKLANAN OBAT DIARE
36HK.00.05.35.034032001MASA TRANSISI PENYESUAIAN WARNA DASAR DAN TULISAN PADA LABEL ROKOK
37HK.00.05.35.02771 2002PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PREKURSOR
38HK.00.05.35.02770 2002PENAMBAHAN JENIS PREKURSOR
39HK.00.05.3.1.3322 2004TATA LAKSANA PENGAWASAN PRODUK ROKOK YANG BEREDAR DAN IKLAN
40HK.00.05.3.027062002PROMOSI OBAT
41HK.00.05.3.009142002PEMASUKAN OBAT JALUR KHUSUS
42HK.00.05.23.38742003PELAKSANAAN PELAPORAN INFORMASI INDUSTRI FARMASI
43HK.00.05.23.3644 2004KETENTUAN POKOK PENGAWASAN SUPLEMEN MAKANAN
44HK. 00.05.34.03.747 2001PERSYARATAN TAMBAHAN IZIN USAHA INDUSTRI FARMASI
45HK 00.05.4.03961 2001LARANGAN PRODUKSI DAN DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN MAKANAN YANG MENGANDUNG TANAMAN EPHEDRA
46HK 00.05.4.03960 2001LARANGAN PRODUKSI DAN DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN MAKANAN YANG MENGANDUNG TANAMAN ARISTOLOCHIA SP